RRI.CO.ID, Bandung Barat – Bencana longsor yang menimbun Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), menjadi peringatan serius soal lemahnya mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan di wilayah rawan longsor.

Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi Golkar, Dadang M. Naser, menilai tragedi tersebut harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh, terutama terkait alih fungsi lahan dan pola pemanfaatan ruang di kawasan pegunungan.

“Ini bukan sekadar musibah, tapi teguran keras bagi kita semua. Ketika alam tidak dijaga dengan baik, dampaknya kembali ke manusia,” ujar Dadang saat meninjau lokasi longsor, Minggu 25 Januari 2026.

Dalam kunjungannya, Dadang M. Naser tampak ikut membantu proses evakuasi jenazah korban longsor yang ditemukan oleh Tim SAR Gabungan. Ia terlihat turut mengangkat dan memasukkan jenazah ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke posko penanganan korban.

Selain meninjau lokasi bencana, Dadang juga menyalurkan bantuan logistik berupa mie instan, beras dan sembilan bahan pokok (sembako). Bantuan telur tersebut berasal dari peternak ayam petelur binaan Dadang Naser di wilayah Kecamatan Cipatat, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga terdampak longsor.

“Hari ini kami meninjau langsung bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, yang menimbun dua kampung, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda,” ujar Dadang di lokasi bencana.

Dadang mengaku sangat prihatin atas musibah tersebut dan menegaskan pentingnya evaluasi bersama agar kejadian serupa tidak terulang di wilayah lain. “Ini menjadi bahan renungan dan evaluasi kita semua. Longsor ini terjadi akibat material lumpur dari Gunung Burangrang yang terbawa air dan masuk ke perkampungan serta area pertanian,” jelasnya.

Baca juga:Wagub Pastikan Pencarian Korban Longsor Dilakukan Secara Maksimal

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Gubernur Jawa Barat yang turun langsung ke lokasi sejak hari pertama dan mengambil kebijakan relokasi bagi warga terdampak, termasuk pemberian uang sewa rumah serta rencana pembangunan rumah bagi warga yang direlokasi.

Dadang M. Naser menekankan pentingnya mitigasi bencana, pengelolaan lingkungan, serta penataan pola tanam yang berkelanjutan untuk mencegah bencana serupa. Ia juga menyoroti persoalan alih fungsi lahan dan menyampaikan bahwa Komisi IV DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Alih Fungsi Lahan, yang saat ini dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto.

“Panja ini sedang menyusun jadwal kerja untuk mengevaluasi alih fungsi lahan secara nasional. Regulasi harus diperkuat, dan kesadaran masyarakat tentang pola tanam serta pertanian ramah bencana harus ditingkatkan,” jelas Dadang.

Menurutnya, wilayah Bandung Raya, termasuk Bandung Barat, sangat rawan bencana, terutama dengan ancaman Sesar Lembang, sehingga pembangunan rumah dan aktivitas pertanian harus dilakukan secara bijaksana.

“Rumah-rumah yang berada di bawah tebing atau dekat aliran sungai harus segera diwaspadai. Jangan menunggu bencana terjadi baru dilakukan relokasi,” ujarnya.