KBRN, Bandung: Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) massal merupakan tantangan besar bagi sektor ketenagakerjaan di Jawa Barat. Peran pemerintah dalam melindungi dan memberdayakan tenaga kerja menjadi hal krusial di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Siti Muntamah Oded, mengatakan, Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah perusahaan terbanyak di Indonesia, memiliki peran sentral dalam sektor ketenagakerjaan.

Meskipun banyak tenaga kerja di Jawa Barat berasal dari luar provinsi, Siti Muntamah menegaskan, pemerintah tetap harus memberikan perlindungan tanpa diskriminasi.

“Pemerintah wajib menjamin hak-hak tenaga kerja serta memberikan pembinaan agar mereka memahami kewajiban mereka,” ujar Ummi Siti, sapaan akrabnya, Sabtu, (25/1/2024).

Ummi Siti mengapresiasi Dinas Ketenagakerjaan Jawa Barat yang aktif memberikan pembinaan dan pengawasan kepada perusahaan. Langkah-langkah tersebut mencakup hampir semua kota dan kabupaten, termasuk Karawang, Garut, dan Bandung, yang menjadi pusat aktivitas industri.

"Alhamdulillah kalau saya melihat bahwa Jawa Barat, terutama Dinas Ketenagakerjaan, serius dalam menjalankan perannya dalam melakukan pembinaan-pembinaan, agar hak-hak tenaga kerja tidak diabaikan dan tetap mengedepankan tata kelola yang bersih,” tegasnya.

Di sisi lain, Ummi Siti juga mengusulkan pemberian penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap kesejahteraan tenaga kerja, seperti perusahaan di Karawang yang mempekerjakan penyandang disabilitas dan tetap memberikan hak cuti haid kepada karyawannya.

"Misalnya ada salah satu perusahaan di Vietnam yang ada di Karawang yang mempekerjakan disabilitas. Kemudian cuti haid-nya tetap dikasih, itu saya pikir harus diberikan reward," kata Ummi Siti.

Kendati demikian, Siti tidak menutup mata terhadap tantangan keuangan yang dihadapi Jawa Barat. Penurunan APBD sebesar Rp5,9 triliun diperkirakan akan memengaruhi kebijakan strategis, termasuk dalam sektor ketenagakerjaan.

"Saya berharap isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan tetap menjadi perhatian di tengah kesulitan keuangan APBD yang dihadapi Jawa Barat," harapnya.