KBRN, Bandung: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, meminta Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kanwil Kemenhaj) Jabar untuk menggencarkan sosialisasi terkait penurunan kuota haji tahun 2026. Penurunan ini dinilai mengejutkan dan berpotensi menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

“Kuota kita turun cukup signifikan. Dari sekitar 38 ribu menjadi 29.643. Ini harus segera disosialisasikan agar masyarakat tidak salah paham,” ujar Iwan di Gedung DPRD Jabar, Senin (17/11/2025).

Penurunan kuota merupakan implementasi Pasal 13 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang mengatur pembagian kuota berdasarkan proporsi daftar tunggu. Sistem baru ini disebut lebih adil karena menyamaratakan waktu tunggu maksimal di seluruh provinsi, yakni 26,4 tahun.

Baca juga:Penataan Embarkasi Haji Jabar, Kertajati dapat 17.314 jamaah

Iwan juga mendorong pemerintah pusat melalui Kemenhaj untuk melobi Kerajaan Arab Saudi agar kuota haji Indonesia dapat ditambah. “Keluhan masyarakat sudah banyak. Kita harus edukasi mereka, terutama yang berharap berangkat tahun ini tapi akhirnya tertunda,” katanya.

Terkait optimalisasi Embarkasi Kertajati–Indramayu (KJT), Iwan menyambut baik. Menurutnya, Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati harus difungsikan maksimal, bahkan bisa melayani jamaah dari wilayah Jawa Tengah yang lebih dekat ke Kertajati.

“Minimal Bandung Raya, Priangan Timur, sampai Pekalongan, Brebes, Tegal. Kebijakan ini harus dari pusat agar BIJB benar-benar hidup,” ujarnya.

Iwan juga menekankan pentingnya peningkatan fasilitas Asrama Haji Indramayu. Ia berharap pemeriksaan dokumen jamaah bisa dilakukan di asrama, bukan di bandara, demi efisiensi waktu dan kenyamanan.

“Keluar dari asrama langsung naik pesawat. Fasilitas harus ditambah, termasuk unit penginapan dan layanan umrah. Potensinya besar, fasilitasnya sudah ada, tinggal kebijakan pusat,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Kanwil Kemenhaj Jabar, Boy Hari Novian, menjelaskan bahwa kuota Embarkasi Bekasi tahun ini hanya 12.329 jamaah, sementara Embarkasi Kertajati menampung 17.314 jamaah. Hal ini memaksa redistribusi wilayah pemberangkatan.

“Total ada 19 kabupaten/kota yang diberangkatkan dari Kertajati. Kabupaten Bekasi pun harus pindah ke Indramayu demi menutupi kuota,” jelas Boy.

Embarkasi Bekasi diprioritaskan untuk wilayah megapolitan seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Sukabumi, Cianjur, Karawang, Kota Bekasi, dan Kota Depok. Sementara Bandung Raya kini sepenuhnya dialihkan ke Indramayu.

Boy memastikan Asrama Haji Indramayu kini lebih layak dan modern. Fasilitas manasik, miniatur Kabah, area sa’i sofa–marwah, empat tower setara hotel bintang tiga, akses PDAM, kantin, kafe, dan klinik rawat inap telah tersedia.

“Fasilitas kesehatan lengkap. Tapi kami belum menerapkan fast track imigrasi. Pemeriksaan tetap dilakukan di embarkasi dan dicek ulang di Arab Saudi,” ujarnya.

Terkait kuota 2026, Jabar mendapat alokasi 29.643 orang, terdiri atas 27.833 jamaah reguler, 1.482 lansia, 205 pembimbing KBIHU, dan 123 petugas haji daerah. Boy menegaskan, seluruh calon jamaah akan diverifikasi untuk memastikan kesiapan berangkat.

“Jika tidak siap, harus ada surat pernyataan. Nomor di bawahnya otomatis naik. Sistem ini transparan dan adil, tidak ada lagi salip-menyalip antrean,” katanya.

Lima daerah mengalami penurunan kuota: Kabupaten Cianjur, Garut, Sukabumi, Sumedang, dan Kota Banjar. Sebaliknya, lima daerah lain justru mengalami lonjakan kuota, bahkan hingga dua kali lipat: Kota Tasikmalaya, Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Indramayu.

“Kami akan mitigasi agar kuota yang meningkat bisa terserap. Tapi kesiapan jamaah tetap jadi faktor utama,” tutup Boy.