RRI.CO.ID, Bandung - Amir Amirulloh Kuasa Hukum Suhendro, menyampaikan surat pengaduan lahan seluas 4,1 hektar di blok V Kampung Pasirpogor Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor ke BPN/ATR Jawa Barat Kamis 24 Februari 2026. Pengaduan tersebut menyusul adanya pengukuran yang dilakukan tanpa persetujuan penguasa lahan.

Suhendro memperoleh lahan tersebut dari Rosana melalui Surat Pelepasan Hak (SPH) tahun 2021, setelah sebelumnya dikuasai masyarakat petani penggarap. Diatas lahan itu sudah berdiri bangunan milik Suhendro.

Dikatakan Amir, lahan tersebut masih dalam proses hukum, menyusul adanya klaim dari pihak lain yang meminta penerbitan surat tiga serangkai kepada Kepala Desa Cipelang. Proses permintaan penerbitan surat, diduga menggunakan cara intimidasi.

"Harapan kami, ya kalau yang ingin lahan tersebut, ya tinggal diselesaikan saja sama klien kami. Ganti rugi,"ucapnya.

Sementara itu selain Kuasa Hukum Amir Amirullah menyampaikan surat aduan, puluhan warga Kampung Neglasari Desa Tugu Jaya Kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor, juga mendatangi kantor BPN/ATR Jawa Barat.

Warga mengajukan protes dan aduan yang sama, terkait adanya pengukuran lahan yang tidak diketahui oleh perusahaan pemegang Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB). Warga menduga, pengukuran yang dilakukan bersama pihak BPN/ATR Jabar itu untuk proses perpanjangan SHGB.

Ketua Paguyuban Warga Kampung Agrowisata Neglasari Thomas Malau mengatakan, aktivitas pengukuran ulang tersebut membuat resah warga. Pasalnya, sekitar 250 KK warga yang sudah puluhan tahun menggarap perkebunan, pertanian dan bermukim di lahan tersebut, tidak dilibatkan dan diberitahu tujuan pengukuran tersebut.

Padahal di pemukiman tersebut sudah berdiri fasilitas umum seperti sekolah, masjid dan lainnya. "Kami meminta kepada pihak BPN/ATR Jawa Barat untuk menghentikan atau menolak proses perpanjangan SHGB yang diajukan PT.BSS,"ujarnya di Kanwil BPN/ATR Jawa Barat.