DPP GMHI Desak Kajati Jabar Bongkar Berbagai Praktik Korupsi di Jabar

RRI.CO.ID, Bandung – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP GMHI) secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap tegas, untuk mendorong Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat melakukan pembersihan total terhadap praktik korupsi yang merampok uang rakyat di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. GMHI menilai, penuntasan kasus korupsi saat ini harus melampaui sekadar formalitas hukum dan menyentuh akar permasalahan.

Ketua umum DPP GMHI, Rendi Wirman Salas, menuntut keberanian luar biasa dari Kajati Jabar Sutikno, untuk mengusut tuntas setiap indikasi penyimpangan anggaran negara yang merupakan uang rakyat tanpa tebang pilih. "Kami menekankan bahwa penegakan hukum harus berfokus pada pengungkapan aktor intelektual di balik skandal-skandal besar, serta mengoptimalkan asset recovery untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal," tegas Rendi Wirman Salas, Selasa 12 Mei 2026.

Terkait desakan ini, DPP GMHI menuntut Kejati Jabar untuk tidak ragu menyeret siapapun yang terlibat dalam praktik rasuah, baik dari kalangan birokrat, politisi, maupun swasta.

"Kajati Jabar harus berdiri tegak di atas kepentingan hukum, bukan kepentingan politik. Kami menuntut pengungkapan semua kasus korupsi di Jawa Barat secara transparan. Jangan sampai ada berkas yang sengaja 'diendapkan' atau aktor intelektual yang dibiarkan bebas menghirup udara segar sementara uang rakyat dikuras habis." ujar Rendi.

DPP GMHI pun menegaskan, bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya orang yang dipenjara. Melainkan seberapa besar uang negara yang berhasil dikembalikan ke kas daerah.

"Penjara saja tidak cukup untuk memberikan efek jera. Fokus utama Kejati Jabar haruslah pada pelacakan dan penyitaan aset. Usut tuntas kemana aliran dana tersebut dan kembalikan setiap rupiah yang dirampok koruptor untuk kepentingan pembangunan masyarakat Jawa Barat yang tertunda akibat praktik haram ini." terangnya.

Dirinya berharap, Kejaksaan Tinggi Jabar untuk melakukan audit investigatif yang mendalam terhadap proyek-proyek strategis daerah, yang diduga menjadi ladang pemerasan dan penggelembungan anggaran harus dilakukan.

"Kami mencium aroma ketidakberesan pada beberapa proyek infrastruktur dan hibah. Kajati Jabar harus membuktikan bahwa hukum tidak tumpul ke atas. Jika mereka gagal menunjukkan progres yang nyata, maka kami dari mahasiswa hukum akan menganggap Kejati Jabar telah gagal menjalankan amanah konstitusi dalam memberantas kejahatan luar biasa ini,"tegasnya.

DPP GMHI menegaskan akan mengerahkan jaringan mahasiswa hukum di seluruh Jawa Barat untuk melakukan pengawasan melekat terhadap kinerja Kejaksaan Tinggi. Pernyataan ini merupakan peringatan keras agar penegakan hukum di Jawa Barat kembali pada khitahnya: jujur, objektif, dan berpihak pada rakyat.

"Keadilan tidak diberikan, ia harus diperjuangkan. Dan hari ini, GMHI berdiri untuk memastikan keadilan bagi rakyat Jawa Barat dari cengkeraman koruptor tanpa kecuali," pungkasnya.