KBRN, Subang : Bupati Subang Reynaldy Putra Andita, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Subang H. Asep Nuroni, mengikuti secara virtual Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Bupati II, Kantor Bupati Subang, Rabu (5/3/2025).

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan, bahwa MCP yang sudah mulai berjalan sejak tahun 2018 tersebut, merupakan implementasi pelaksanaan korporasi, dan Sinergi antara KPK, BPKP dan Kementerian Dalam Negeri, dalam upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah.

"Agar semakin baik dan berdampak positif, untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi," ungkap Sang Made Mahendra Jaya.

Irjen Kemendagri juga mengharapkan, MCP yang kini dilaksanakan dapat menghasilkan, hasil yang paralel dengan yang ada di lapangan.

"Jangan sampai MCP, skor nilainya tinggi, namun berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan," tegasnya.

Esensi dari pengelolaan bersama MCP ini lanjut Sang Made Mahendra Jaya

adalah, untuk menciptakan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, melalui delapan area intervensi.

"Kedelapan area intervensi tersebut, yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan barang milik daerah dan, optimalisasi pajak daerah," tandas Sang Made Mahendra Jaya.

Selanjutnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono dalam paparannya menyampaikan dukungannya, akan program MCP yang dapat meningkatkan pengawasan, dan pencegahan kasus korupsi di daerah.

"Kami sangat mendukung, karena sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami, dan konsen kami dalam pengawasan yang ada di daerah." tegas Raden Suhartono singkat.

Sementara itu, Deputi KPK RI Bidang Koordinasi dan Supervisi Didik Agung Widjanarko menyampaikan, bahwa capaian MCP Nasional tahun 2024, berada pada angka 76.

"Dari 8 area intervensi, satu yang paling rendah adalah, dari area pengadaan barang dan jasa," ujar Raden Suhartono.

Selanjutnya, Deputi Bidang Korsup juga menjelaskan, penyusunan MCP mempertimbangkan masukan-masukan, yang berasal dari MCP 2024 yang lalu, dan melibatkan beberapa kementerian, dan lembaga terkait serta akademisi.

"Dari 8 area pencegahan korupsi daerah, dilakukan inventarisasi permasalahan atau kerawanan korupsi pada masing-masing area, dengan 16 sasaran, 3 aspek, dan 111 indikator," tandasnya.

Sementara itu, Pimpinan KPK RI Setyo Budiyanto dalam arahannya menyampaikan, Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan. Menurut Setyo, pencegahan yang bersifat preventif, seringkali dianggap hal yang sepele, oleh karena itu, penindakan merupakan pencegahan yang paling efektif karena bersifat represif.

"Pencegahan itu sering dianggap sebagai hal yang sepele, karena sifatnya hanya preventif bukan represif, tapi kalau sudah represif itu, kesannya sudah gaungnya kemana-mana,” ujar Setyo.

Pimpinan KPK RI juga menjelaskan, bahwa pencegahan korupsi bukan hanya penegakan hukum, tapi menjalar kesegala hal, dan berhubungan dengan berbagai pihak.

"Saya berharap, MCP ini bukan hanya sebagai center dari monitoring dari prevention, tapi kita juga, menjadikan MCP sebagai sebuah monitoring (hubungan fisik), kontroling (hubungan administrasi), surveilance (hubungan geografis), dan prevention (8 fokus area)," tandasnya.

Sementara, Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention, dibuka secara simbolis dengan meniup pluit oleh Pimpinan KPK RI, Deputi Bidang Korsup KPK RI, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, serta Inspektur Jenderal Kemendagri.

Hadir secara virtual, jajaran Pemerintah Kabupaten Subang, mendampingi Bupati Subang, Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang, Kepala Disdikbud, Kepala BP4D, Kepala BKAD, dan pejabat eselon lainnya.