ASN Pemkot Tasikmalaya Terjerat Kasus Hukum, Wawalikota: Akan Kita Kroscek

RRI.CO.ID, Tasikmalaya - Wakil Wali Kota Tssikmalaya Diky Candra menyesalkan adanya salah satu ASN di lingkungan Pemkot Tasikmalaya terjerat kasus hukum. Ia mengatakan, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi.

“Seharusnya itu tidak terjadi. Tapi karena saya belum dapat data yang resmi, saya tidak mau terburu- buru. Nanti kita cek dulu dengan lintas sektoral," kata Diky, Minggu 28 Juni 2026.

Diky melanjutkan, pihaknya tidak akan gegabah dalam hal ini. "kami di pemerintah dan inspektorat sifatnya pengawasan, nanti laporannya wajib kepada pimpinan. Kita tidak menentukan, tapi kita cari tahu kebenarannya setelah itu kita laporkan ke wali kota sebagai pimpinan," kata Diky.

Ia mengatakan, apapun keputusan tentang kasus itu, tentunya merupakan wewenang pimpinan. Termasuk melihat progres hukum yang menjerat ASN tersebut.

"Saat ini APH yang bekerja terlebih dahulu. Kami menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada APH. Selanjutnya nanti ditentukan pimpinan,” ujarnya

Sementara itu, sebelumnya oknum ASN Pemkot Tasikmalaya berinisial AG, diduga melakukan penipuan dengan modus investasi proyek pengadaan alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya senilai Rp 5 miliar. Kasus ini mencuat setelah ada seorang pengusaha asal Kota Bandung melalui Leo mewakili PT Topas Bethesda Gumilar, resmi menempuh jalur hukum.

Kejadian ini terjadi pada awal tahun 2025. Saat itu, istrinya yang menjabat sebagai Direktur PT Topas, menjalin kerjasama permodalan dengan RS untuk proyek pengadaan Alkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Namun, dalam perjalanannya, pembayaran yang dijanjikan rampung dalam dua bulan justru mengalami kendala. Terduga pelaku berdalih, ada kebijakan “cut-off” dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.

Akan tetapi, pada kenyataannya, dana proyek ternyata sudah cair sejak Agustus 2025. Namun AG, tetap bersikeras dana belum cair hingga November 2025.