RRI.CO.ID, Garut - Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, menyambut hangat kehadiran tim observasi yang didampingi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Barat, di Setda Garut, Sabtu, 11 April 2026. Ia menyampaikan, terpilihnya Garut sebagai salah satu calon merupakan sebuah kehormatan sekaligus tantangan besar bagi daerah dengan jumlah penduduk mencapai 2,8 juta jiwa tersebut.
Ia mengatakan, dengan terpilihnya Kabupaten Garut sebagai salah satu daerah percontohan anti korupsi, hal ini sebagai bahan evaluasi. "Sehingga bagi kami ini adalah semacam evaluasi bagi kami bahwa ya meskipun kami merasa belum bagus tapi kalau dipikir-pikir usahanya sudah ada pak," ujarnya.
Ia menekankan bahwa transparansi dan tata kelola yang bersih menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan. Pihaknya mengaku sangat serius dalam meminimalisasi potensi tindakan korupsi di lingkungan Pemkab Garut melalui berbagai indikator kinerja seperti MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) dan SAKIP.
"Paling tidak apresiasi saya kepada teman-teman yang sudah menunjukkan usahanya, paling tidak saya sampaikan bahwa kita on the track meksipun saya merasakan bahwa masih banyak yang harus kita perbaiki ke depan," tambahnya.
Ketua Tim Observasi dari Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Andhika Widiarto, mengatakan, proses observasi Calon Percontohan Kabupaten/Kota Anti Korupsi Tahun 2026 ini, merupakan tahap awal untuk memastikan kesiapan daerah sebelum masuk ke tahap bimbingan teknis (Bimtek)." Observasi ini merupakan tahap awal untuk memastikan kesiapan daerah sebelum masuk ke tahap bimbingan teknis,"katanya, di Garut, Sabtu, 11 April 2026.
Ia menyampaikan, Garut terpilih berdasarkan kriteria ketat, di antaranya skor MCP minimal 75, skor SPI yang stabil, predikat SAKIP minimal B, indeks SPBE yang mencukupi, serta opini WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut." Memiliki skor MCP minimal 75, skor SPI yang stabil, predikat SAKIP minimal B, indeks SPBE yang mencukupi, serta opini WTP dari BPK selama dua tahun berturut-turut merupakan alasan Garut terpilih menjadi salah satu daerah percontohan anti korupsi,"ujarnya.
"Tapi nomor 8 inilah yang paling sulit kami dapatkan. Karena semua rata-rata ada. Tidak terdapat kepala daerah kepala OPD yang dalam proses penyelidikan atau penyidikan tindak pidana korupsi atau tidak pidana lain. Nah kami juga melakukan verifikasi kepada aparat penegak hukum dari kepolisian kejaksaan dan dari KPK sendiri. Dan alhamdulilah kami hadir disini berarti prosesnya masih aman-aman saja," tuturnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....