RRI.CO.ID,Bandung - Penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jawa Barat hingga posisi Juni 2026 terus menunjukkan tren positif dengan menembus angka Rp192,63 triliun. Capaian ini menempatkan Jawa Barat sebagai daerah penerima porsi kredit UMKM terbesar kedua di tingkat nasional setelah Jawa Timur.

Secara nasional, total akumulasi kredit UMKM tercatat sebesar Rp1.519,35 triliun. Dari total pembiayaan tersebut, Jawa Barat mampu menyerap pangsa pasar hingga 12,7 persen atau senilai Rp192,63 triliun, berada persis di bawah Jawa Timur yang memimpin dengan Rp226 triliun (14,93 persen).

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyatakan bahwa tingginya porsi pembiayaan ini mencerminkan tingginya dinamika dan daya tahan sektor perbankan serta pelaku usaha mikro di Jawa Barat.

"Realisasi pembiayaan UMKM di Jawa Barat yang mencapai Rp192,63 triliun ini menjadi bukti nyata bahwa geliat perekonomian masyarakat di level akar rumput terus bergerak aktif," kata Darwisman, Jumat 7 Agustus 2026.

Meski realisasi pembiayaan mencatatkan angka yang cukup fantastis, OJK Jawa Barat tetap memberikan perhatian khusus pada rasio Non-Performing Loan (NPL) atau tingkat kredit bermasalah. Di wilayah Jawa Barat, angka NPL UMKM berada di posisi 6,62 persen, terbilang paling tinggi di antara lima provinsi dengan penyaluran kredit terbesar.

Menanggapi hal tersebut, Darwisman mengimbau agar lembaga perbankan dan penyalur kredit terus memperkuat fungsi manajemen risiko serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Langkah ini dinilai krusial agar kualitas kredit tetap terjaga sehat tanpa menghambat laju pembiayaan.

"Risiko kredit bermasalah ini tentu menjadi catatan evaluasi kita bersama agar industri jasa keuangan semakin teliti dan prudensial, namun tetap solutif dalam mendampingi para pelaku usaha lokal agar bisa naik kelas," ujar Darwisman menekankan.

Sebagai pembanding, posisi ketiga penerima kredit UMKM terbesar diduduki oleh Jawa Tengah dengan nilai Rp186 triliun (12,26 persen dan NPL 4,45 persen), disusul DKI Jakarta senilai Rp156 triliun (10,33 persen dan NPL 4,27 persen), serta Sumatera Utara di peringkat kelima sebesar Rp80 triliun (5,29 persen dan NPL 3,93 persen).

OJK Jawa Barat berkomitmen untuk terus mendorong literasi dan inklusi keuangan inklusif, sehingga pembiayaan UMKM tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan tetapi juga merata hingga ke pelosok daerah.