RRI.CO.ID,Bandung - Indikator tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren positif yang signifikan. Hal ini tercermin dari kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka di wilayah Tatar Sunda.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Barat, Darwisman, menyampaikan bahwa pencapaian indikator sosial tersebut menandakan keberhasilan sinergi antara kebijakan ekonomi dan program perlindungan sosial di daerah.

"Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat tahun 2025 sukses menyentuh angka 75,90. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,98 poin atau naik 1,31 persen jika dibandingkan periode tahun sebelumnya (Year-on-Year)," kata Darwisman dalam keterangan tertulis yang diterima RRI, Senin 3 Agustus 2026.

Darwisman menjelaskan, kenaikan IPM secara konsisten sejak tahun 2020, dimana kala itu berada di angka 72,61 hal ini membuktikan komitmen kuat pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses pendidikan, kesehatan, serta pendapatan masyarakat.

Sejalan dengan peningkatan kualitas hidup, Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat per September 2025 berhasil ditekan menjadi 6,78 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 0,3 persen secara tahunan (YoY) dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,55 juta jiwa.

"Penurunan angka kemiskinan sebesar 0,3 persen ini mencerminkan keberhasilan program pengentasan kemiskinan serta pemulihan daya beli masyarakat di tingkat akar rumput," ujar Darwisman menambahkan.

Tak hanya itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2026 juga mencatatkan hasil positif dengan berada di level 6,64 persen atau berkurang 0,1 persen (YoY). Penurunan TPT yang dibarengi dengan stabilitas lapangan kerja turut mendorong perbaikan pada indikator pemerataan pendapatan.

Pemerataan tersebut ditunjukkan oleh Gini Ratio Jawa Barat per September 2025 yang berada di angka 0,397 poin, turun dari periode sebelumnya. Jika dirinci, ketimpangan di wilayah perkotaan berada di level 0,408 poin, sedangkan di kawasan perdesaan tercatat jauh lebih rendah yakni 0,308 poin.

"Ketimpangan pengeluaran penduduk makin membaik yang ditunjukkan oleh penurunan Gini Ratio menjadi 0,397. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerataan hasil-hasil pembangunan makin dirasakan, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan," ucapnya.

Sektor kesehatan juga mengukir catatan manis dengan menurunnya prevalensi stunting di Jawa Barat dari 21,7 persen pada tahun 2023 menjadi 15,9 persen pada tahun 2024, atau mengalami penurunan sebesar 5,8 persen.

Capaian positif pada indikator kesejahteraan ini ditopang oleh penyaluran Program Pemda Bidang Kesejahteraan, di antaranya penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) yang menjangkau 15,38 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2024, cakupan BPJS Kesehatan yang mencapai 67,57 persen, serta penguatan sistem perlindungan sosial dan beasiswa pendidikan.

Sebagai penutup, Darwisman menegaskan komitmen OJK Jawa Barat untuk terus mendorong peran sektor jasa keuangan dalam mendukung program pemda, demi menjaga keberlanjutan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Jawa Barat.