Perekonomian Jabar Tetap Tangguh Didukung Kinerja Fiskal yang Solid dan Terjaga

RRI.CO.ID, Bandung – Perwakilan Kementrian Keuangan di Jawa Barat menyampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTA, perekonomian Provinsi Jawa Barat tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global. Kinerja fiskal pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional hingga 30 April 2026 tercatat tetap solid dengan capaian surplus sebesar Rp11,9 triliun.

Surplus APBN regional tersebut ditopang total pendapatan negara sebesar Rp48,39 triliun atau 25,67 persen dari target tahunan. Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp37,20 triliun atau 34,97 persen dari total pagu anggaran tahun 2026.

Kinerja penerimaan negara di Jawa Barat juga kembali mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 3,69 persen secara tahunan (year on year/yoy), setelah sebelumnya mengalami kontraksi pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan tersebut didorong peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 3,93 persen dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar 0,65 persen.

Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai (DJBC) Jabar Finari Manan menyampaikan, dari sisi perpajakan, penerimaan pajak dalam negeri tercatat mencapai Rp35,92 triliun atau tumbuh 0,94 persen.

“Sementara penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp10,01 triliun meskipun masih mengalami kontraksi sebesar 3,81 persen secara tahunan,” jelas Finari, di Aula GKN Bandung, Senin 23 Mei 2026.

Sejumlah sektor ekonomi dominan menjadi penopang utama pertumbuhan penerimaan pajak di Jawa Barat. Di antaranya sektor administrasi pemerintahan yang tumbuh 32,94 persen, sektor keuangan dan asuransi sebesar 31,46 persen, jasa profesional 28,85 persen, transportasi dan pergudangan 24,33 persen, serta perdagangan sebesar 15,07 persen. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat saat momentum Hari Raya Idulfitri 2026 menjadi salah satu faktor pendorong utama.

Di sisi lain, realisasi PNBP hingga April 2026 mencapai Rp2,45 triliun atau 35,75 persen dari target tahunan. Meski tumbuh tipis sebesar 0,65 persen, pemerintah mencatat masih terdapat kontraksi pada sejumlah komponen PNBP lainnya, termasuk penerimaan dari layanan STNK, TNKB, penerbitan izin senjata api, jasa pertanahan, hingga pemindahtanganan barang milik negara.

Belanja negara hingga akhir April 2026 juga mulai menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan sebesar 0,02 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terutama berasal dari peningkatan Belanja Kementerian/Lembaga yang melonjak 25,53 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Belanja Kementerian/Lembaga tercatat terealisasi sebesar Rp12,85 triliun atau 28,43 persen dari pagu. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada belanja modal yang mencapai Rp1,16 triliun atau naik signifikan sebesar 108,97 persen dibanding April 2025. Pemerintah dinilai terus mendorong percepatan penyerapan anggaran sejak awal tahun untuk memperkuat aktivitas ekonomi.

Sementara itu, Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mengalami kontraksi sebesar 9,67 persen dengan realisasi Rp24,34 triliun atau 39,81 persen dari pagu. Penurunan terutama terjadi pada Dana Desa yang terkontraksi hingga 81,20 persen akibat keterlambatan penyaluran pada awal tahun anggaran setelah terbitnya regulasi baru terkait pengelolaan Dana Desa 2026.

Meski demikian, berbagai program prioritas pemerintah pusat di Jawa Barat terus berjalan dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) misalnya, telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota dengan melibatkan 6.535 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta 28.623 supplier. Hingga April 2026, program tersebut telah menjangkau 14,59 juta penerima manfaat.

Program strategis lainnya seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah menjangkau 13.159 penerima manfaat dengan realisasi Rp1,66 triliun. Selain itu, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga terus berkembang dengan total 5.970 koperasi yang telah terbentuk di berbagai wilayah Jawa Barat.

Di sektor pendidikan, Program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 20 lokasi dengan total 43 unit sekolah yang terdiri atas 13 SD, 20 SMP, dan 10 SMA. Program revitalisasi sekolah juga terus berjalan dengan capaian 1.625 unit sekolah dari target 1.699 unit. Sementara Program SMA Unggul Garuda telah mulai beroperasi di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor sejak tahun ajaran 2025.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga April 2026 tercatat mencapai Rp12,87 triliun kepada 195,74 ribu debitur. Sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMi) disalurkan sebesar Rp914,66 miliar kepada 159,28 ribu debitur. Jawa Barat sendiri berkontribusi sebesar 11,45 persen terhadap total penyaluran KUR nasional, dengan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi penerima terbesar.

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I 2026 tercatat sebesar 5,79 persen secara tahunan dan 0,24 persen secara kuartalan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tercatat sebesar Rp475,41 triliun, sementara atas dasar harga berlaku mencapai Rp799,11 triliun.

Inflasi Jawa Barat pada April 2026 juga masih terkendali di level 2,49 persen secara tahunan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,44. Komoditas utama penyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, beras, minyak goreng, dan bahan bakar rumah tangga.

Di sektor perdagangan internasional, neraca perdagangan Jawa Barat pada Maret 2026 mencatat surplus sebesar USD1,98 miliar. Secara kumulatif Januari hingga Maret 2026, surplus perdagangan mencapai USD6,55 miliar, dengan surplus terbesar berasal dari perdagangan nonmigas dengan Amerika Serikat sebesar USD1,42 miliar.

Pemerintah menilai ketahanan ekonomi Jawa Barat tetap terjaga berkat kuatnya permintaan domestik, inflasi yang terkendali, serta dukungan fiskal yang efektif melalui APBN. Ke depan, pemerintah memastikan APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Jawa Barat.