RRI.CO.ID, Bandung - Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dan penguatan keamanan sistem keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Garut menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi IKPA, Security Awareness, dan Monitoring Evaluasi (Monev) Pelaksanaan Anggaran bagi satuan kerja lingkup KPPN Garut. Kegiatan ini dilaksanakan pada Selasa, 28 April 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, bertempat di Aula KPPN Garut, Jalan Ahmad Yani No. 24 Garut.

Acara dihadiri oleh para pengelola keuangan yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara dari 32 satuan kerja kementerian/lembaga mitra kerja KPPN Garut. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Garut, Budi Lesmana.

Dalam sambutannya, Budi Lesmana menyampaikan apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja lingkup KPPN Garut pada Triwulan I Tahun 2026 yang berhasil meraih nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 100. Capaian tersebut dapat dicapai secara konsisten sampai akhir tahun 2026.

Lebih lanjut, Bules sapaan Budi Lesmana menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas IKPA secara berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa terdapat beberapa aspek penting yang perlu menjadi perhatian seluruh satuan kerja, antara lain efektivitas pelaksanaan revisi anggaran, ketepatan penyusunan rencana penarikan dana bulanan, ketepatan waktu penyelesaian tagihan, serta ketepatan waktu dan jumlah pertanggungjawaban uang persediaan.

Selain itu, beliau juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam pendaftaran kontrak serta kevalidan data yang disampaikan. Tidak kalah penting, pengisian data capaian output harus dilakukan secara tepat waktu dan akurat, karena hal tersebut mencerminkan kinerja riil pelaksanaan kegiatan oleh satuan kerja.

Dalam kesempatan tersebut, Bules juga mengingatkan seluruh peserta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan user dan password dalam aplikasi keuangan satker, khususnya pada menu pencairan anggaran. Ia menegaskan bahwa keamanan sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama yang harus dijaga oleh seluruh pengguna.

Selain aspek keamanan, optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan anggaran. Penggunaan KKP diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses pembayaran belanja pemerintah.

Selanjutnya, Kepala KPPN Garut juga menekankan pentingnya ketepatan waktu dalam pelaksanaan rekonsiliasi serta penyusunan laporan keuangan. Kedisiplinan dalam pelaporan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan.

Pada bagian akhir sambutannya, Bules mengajak seluruh mitra kerja KPPN Garut untuk terus mendukung upaya peningkatan kualitas layanan dengan mewujudkan KPPN Garut sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia menyampaikan bahwa KPPN Garut telah lebih dahulu meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sejak tahun 2019, serta telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO sebagai bentuk komitmen terhadap integritas dan pelayanan yang bersih.

Kegiatan sosialisasi ini menghadirkan narasumber Hafsheni Faaliqul Isbah Hadi selaku Penyelia Pembina Teknis Perbendaharaan Negara, dengan moderator Agus Sugiharta, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Garut. Dalam sesi pemaparan materi, peserta mendapatkan penjelasan komprehensif terkait strategi peningkatan nilai IKPA, pengelolaan pelaksanaan anggaran yang efektif, serta pentingnya kesadaran keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi keuangan negara.

Diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dan sharing pengalaman dari peserta, khususnya terkait kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan sistem keuangan. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme peserta dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing satuan kerja.

Melalui kegiatan ini, KPPN Garut berharap seluruh satuan kerja mitra dapat semakin memahami pentingnya pengelolaan anggaran yang berkualitas serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan sistem keuangan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari risiko kerugian negara.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen KPPN Garut dalam memberikan pembinaan dan pendampingan kepada satuan kerja, sekaligus memperkuat sinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang semakin baik.