RRI.CO.ID, Bandung - Proses witnessing Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 dilakukan untuk memastikan pendataan berjalan baik dan benar oleh Petugas Pendata Lapangan (PPL). Pengawasan ini juga melibatkan Kantor OJK Daerah dan BPS Pusat di masing-masing provinsi guna menjaga kualitas data yang dihasilkan. Sabtu 14 Februari 2026.

Pendataan SNLIK 2026 berlangsung sejak 4 hingga 18 Februari 2026 dengan target 75.000 responden berusia 15–79 tahun. Survei mencakup 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, serta 7.500 Satuan Wilayah Setempat (SLS). Skala besar ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memotret kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

Sebanyak 2.744 PPL dan 1.016 Petugas Pemeriksa Lapangan (PML) diturunkan untuk melaksanakan pendataan secara tatap muka menggunakan aplikasi Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Setiap PPL bertanggung jawab atas 2 hingga 3 wilayah SLS dengan pendampingan PML, sehingga akurasi data lebih terjamin.

Hasil SNLIK 2026 akan menggambarkan kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia tahun 2025. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, target literasi keuangan ditetapkan sebesar 69,35 persen dan inklusi keuangan 93 persen pada 2029. Sementara itu, UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 menargetkan inklusi keuangan 98 persen pada 2045.

Latar belakang inilah yang mendorong OJK melaksanakan SNLIK 2026 sebagai instrumen evaluasi capaian target nasional. Data yang dihasilkan akan menjadi dasar kebijakan strategis dalam memperkuat ekosistem keuangan yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain survei, OJK juga gencar melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Program ini dijalankan bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, hingga sektor pembayaran dan asosiasi.

OJK, LPS, dan BPS menegaskan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan peningkatan literasi dan inklusi keuangan disusun berdasarkan data yang akurat, objektif, dan merefleksikan kondisi nyata masyarakat. Langkah ini menjadi wujud keseriusan ketiga lembaga dalam menghadirkan program yang tepat sasaran, sekaligus membangun kepercayaan publik melalui transparansi, kolaborasi, dan penggunaan data sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.