KBRN, Cimahi: Pemerintah Kota Cimahi dipastikan menerima dukungan pendanaan besar untuk memperkuat infrastruktur persampahan, dengan nilai bantuan melampaui Rp50 miliar. Pendanaan ini akan disalurkan selama 18 bulan melalui program perpanjangan Integrated Sustainable Waste Management Program (ISWMP) pada periode 2026–2027.

Bantuan tersebut berasal dari Bank Dunia yang disalurkan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dari 14 daerah yang mendapat dukungan ISWMP, Cimahi menjadi salah satu wilayah dengan alokasi pendanaan terbesar.

Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, menyampaikan kabar tersebut usai menghadiri Kick-Off Meeting ISWMP di Gandaria, Jakarta Selatan, Senin (24/11/2025).

“Pendanaan ini menjadi momentum penting bagi Cimahi yang tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah,” ujar Adhitia.

Menurut Adhitia, dukungan itu akan diwujudkan melalui pengadaan sarana transportasi persampahan yang cukup besar, meliputi 34 unit motor sampah, 67 unit mobil pick-up, dan tujuh unit truk sampah yang terdiri atas lima truk compactor, satu unit wing box, serta satu unit dump truck.

Tak hanya untuk armada pengangkutan, Cimahi juga akan menerima tambahan mesin pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). Penambahan teknologi ini akan meningkatkan kapasitas pengolahan dari semula 50 ton per hari menjadi sekitar 85 ton per hari.

Adhitia menjelaskan bahwa bantuan lain yang akan diterima meliputi penyempurnaan konstruksi bangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Santiong dan Lebak Saat.

“Perbaikan ini dinilai krusial untuk mendukung alur pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir,” katanya.

Baca juga:OJK Jabar Dorong Susu Sapi Perah Jadi Unggulan

Ia menilai pendanaan eksternal tersebut menjadi langkah strategis di tengah proyeksi pengetatan fiskal nasional, yang berpotensi membatasi kemampuan daerah dalam menyediakan layanan pengelolaan sampah secara optimal. Namun, Cimahi disebut tetap mampu menunjukkan inovasi meski menghadapi situasi anggaran yang ketat.

Adhitia menegaskan bahwa keberhasilan Cimahi memperoleh pendanaan besar ini tidak terlepas dari komitmen dan kerja keras jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Upaya proaktif dalam mencari peluang pendanaan disebut menjadi faktor kunci di tengah keterbatasan APBD.

Dalam evaluasi ISWMP periode 2022, Cimahi tercatat sebagai salah satu daerah dengan tingkat pemenuhan komitmen tertinggi. Dukungan regulasi, alokasi anggaran, hingga kebijakan penanganan sampah dari rumah tangga hingga ke fasilitas pengolahan menjadi catatan positif bagi pemerintah pusat.

Melalui program lanjutan ISWMP ini, pemerintah menargetkan optimalisasi sistem pengelolaan sampah end-to-end, mulai dari pengurangan di tingkat masyarakat hingga pemrosesan akhir. Pendanaan yang diterima Cimahi diharapkan dapat menutup rantai penanganan sampah secara menyeluruh.

Adhitia menambahkan bahwa modernisasi fasilitas, peningkatan kapasitas TPST, serta penguatan armada akan berdampak langsung pada kendali timbunan sampah urban yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Ia menilai dukungan ini sebagai langkah strategis menjaga keberlanjutan pembangunan kota.

“Semoga pendanaan ini menjadi berkah dan langkah maju bagi kami dalam menyelesaikan persoalan persampahan di Kota Cimahi,” ucapnya.

Kick-off meeting tersebut turut dihadiri pejabat Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, serta perwakilan daerah penerima program.