RRI.CO.ID, Bandung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi darurat sampah, menyusul penyegelan seluruh fasilitas insinerator serta kemungkinan pengurangan pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti hingga 20 persen.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan bahwa seluruh insinerator yang sebelumnya digunakan untuk pengolahan sampah telah disegel 100 persen. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat terkait aspek lingkungan dan keselamatan pengelolaan sampah berbasis teknologi termal.

“Pertama, insinerator sudah 100 persen disegel semuanya. Kedua, ada kemungkinan yang sangat besar bahwa pengiriman ke TPA Sarimukti akan dikurangi sampai 20 persen lagi,” ujar Farhan usai memimpin rapat pimpinan (rapim) khusus membahas persoalan sampah di Balai Kota Bandung, Rabu 4 Februari 2026.

Farhan mengakui, hingga saat ini Pemkot Bandung masih mematangkan skema alternatif penanganan sampah apabila pengurangan kuota pembuangan ke TPA Sarimukti benar-benar diberlakukan. Menurutnya, kondisi ini menuntut kesiapan dan langkah cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Belum tahu secara pasti, tapi kita siap-siap antisipasi. Makanya rapim tadi khusus membahas sampah. Kalau 20 persen itu tidak bisa kita kirim, kita mau dikemanakan. Tadinya mau kita olah melalui insinerator, tapi sekarang tidak boleh,” katanya.

Baca juga : Rapor Persampahan Kota Bandung Belum Memuaskan!

Ia mengutarakan, Pemkot Bandung menargetkan dalam waktu satu pekan ke depan seluruh alternatif penanganan sampah sudah dapat ditentukan secara jelas. Salah satu fokus utama yang akan diperkuat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

“Saat ini kita sedang mencari alternatif-alternatif lain yang harus selesai dalam waktu seminggu ini sudah ketahuan mesti diapakan. Salah satu yang paling utama adalah melibatkan semua anggota masyarakat, terutama lewat program Gaslah,” ucapnya.

Farhan menekankan, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan memerlukan partisipasi kolektif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan komunitas.

“Semuanya harus dilibatkan. Sekolah juga terlibat,” ucapnya.

Untuk memastikan pesan dan program pengelolaan sampah tersampaikan secara masif kepada masyarakat, Farhan telah meminta tiga perangkat daerah untuk mengambil peran utama dalam komunikasi publik. Ketiganya adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Khusus untuk komunikasi kepada masyarakat, yang harus dilibatkan pertama Disbudpar, kedua Disarpus, dan ketiga Diskominfo,” tandasnya.