KBRN, Bandung; Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung melakukan langkah efisiensi anggaran sebesar Rp150 miliar pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung dalam menyesuaikan keuangan daerah akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Meski begitu, Pemkot menegaskan efisiensi tidak akan mengganggu pelaksanaan program prioritas maupun layanan pendidikan dasar bagi masyarakat.

Kepala Dinas Pendidikan(Disdik) Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan dengan menunda atau mengurangi kegiatan yang tidak termasuk dalam urusan wajib maupun program prioritas daerah. 

“Kita sudah melakukan efisiensi Rp150 miliar. Jadi otomatis segala kegiatan yang tidak mengarah ke urusan wajib ya didrop dulu. Tapi program prioritas, pelayanan publik, dan janji Wali Kota tetap harus dikawal,” ujar Asep, Senin (13/10/2025).

Asep menjelaskan bahwa penghematan dilakukan di berbagai aspek, mulai dari konsumsi rapat (mamin), penggunaan listrik, bahan bakar kendaraan dinas (BBM), hingga alat tulis kantor (ATK). “Listrik dan air kita hemat, mamin juga dikurangi cukup besar.

Kalau malam hari, listrik di dalam ruangan dimatikan, hanya area luar yang tetap menyala untuk keamanan. AC dan komputer juga dimatikan semua, kecuali di ruang server yang memang harus standby 24 jam,” paparnya.

Disdik juga melakukan efisiensi dalam penggunaan kendaraan operasional dengan menyesuaikan alokasi BBM. “BBM juga kita hemat. Kendaraan yang sudah tidak layak atau sedang dalam proses lelang tidak lagi mendapat jatah BBM. Itu sudah dihitung, bahkan belum sempat dicairkan,” katanya.

Selain itu, kegiatan rapat yang berskala kecil kini tidak lagi dilakukan di hotel untuk menekan biaya operasional,“ Kalau rapat kecil 20-an orang, kita manfaatkan aula dinas atau ruang sekolah. Rapat besar saja yang tetap di luar. Itu salah satu pos efisiensi terbesar dari kegiatan nonprioritas,” paparnya.

Meskipun banyak dilakukan penyesuaian, Asep menegaskan bahwa program prioritas pendidikan tetap berjalan, termasuk pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan rehabilitasi sekolah. 

“Kalau di RPJMD tercantum pembangunan 30 ruang kelas baru, itu tetap kita kawal. Begitu juga rehab sekolah yang dijadwalkan tahun 2026, semua tetap dijalankan karena masuk program strategis,” ucapnya.

Ia mengutarakan bahwa gaji dan honor tenaga pendidik tetap aman dan tidak masuk dalam pos efisiensi. “Gaji dan honor tidak bisa diefisiensi karena langsung menyangkut hak pegawai. Yang kita kurangi hanya pengeluaran penunjang, seperti mamin rapat internal, ATK, dan kegiatan seremonial,” katanya.

Asep juga menyebut bahwa sejak perubahan anggaran terakhir, pihaknya berhasil melakukan tambahan penghematan hingga Rp7 miliar. “Kita sudah efisiensi besar-besaran sejak perubahan kemarin hampir Rp7 miliar, dan sisanya masih bisa ditekan lagi tanpa mengganggu kegiatan utama,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi langkah efisiensi yang dilakukan Disdik. Menurutnya, penghematan merupakan bagian dari tanggung jawab moral seluruh aparatur pemerintah dalam menggunakan anggaran negara secara bijak. 

“Efisiensi itu bukan hanya soal memangkas biaya, tapi juga soal menghindari pemborosan. Jangan mubazir. Gunakan energi dan anggaran sesuai kebutuhan, bukan berlebihan,” ucapnya.

Erwin menilai langkah ini juga sejalan dengan semangat kepemimpinan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, yang mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk mengefisienkan belanja tanpa mengorbankan pelayanan publik. 

“Apa yang dilakukan Disdik ini sudah sejalan dengan arah kebijakan kota. Pemerintah harus memberi contoh soal kedisiplinan anggaran dan kesadaran untuk berhemat,” tandasnya.