KBRN, Bandung: Pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengklaim stok beras nasional telah mencapai 4 juta ton, serapan gabah naik 2.000 persen, dan gudang Bulog penuh menuai kritik tajam. Klaim tersebut dianggap tidak sejalan dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus, menilai narasi surplus beras justru kontradiktif dengan kondisi di lapangan. “Retorika ini terdengar seperti kabar baik. Namun di balik gemuruh klaim tersebut, rakyat justru menghadapi fakta yang berbeda: harga beras tetap mahal, distribusi macet, dan stok lama menumpuk di gudang,” ujar Iskandar dalam keterangan tertulis, Kamis, (21/8/2025).

Nada serupa datang dari Kementerian Dalam Negeri. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyoroti keganjilan pola harga beras. Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang seharusnya mampu menekan harga dalam dua minggu, kali ini tidak berjalan.

Realisasi distribusi SPHP baru mencapai 2,94 persen dari target 1,3 juta ton. Penyaluran harian hanya sekitar 1.000 ton, jauh di bawah target 7.100 ton. Kondisi ini membuat harga beras tetap tinggi, berkisar Rp12.000 hingga Rp18.000 per kilogram, melebihi harga eceran tertinggi.

Kemendagri bahkan mencurigai adanya praktik spekulasi, penimbunan, dan manipulasi data stok. Fenomena tersebut digambarkan sebagai ulah “vampir pangan” yang menghisap rakyat di tengah klaim surplus.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Komisi IV juga menyoroti persoalan serupa. Ketua Komisi IV, Titiek Soeharto, memperingatkan Bulog agar tidak menyimpan stok lama lebih dari setahun. Prinsip “first in, first out” disebut diabaikan, sehingga berisiko menimbulkan kerusakan beras.

DPR menekankan bahwa rotasi stok adalah keharusan. Jika stok tua tidak segera dikeluarkan, kualitas beras menurun, kepercayaan publik merosot, dan APBN bisa kembali menanggung kerugian miliaran rupiah akibat biaya penyimpanan.

Iskandar mengingatkan, catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejak 2015 hingga 2024 telah berulang kali mengungkap masalah mendasar yang kini kembali menghantui. Tahun 2017, BPK mencatat kerugian Rp1,2 triliun akibat pembelian beras di atas harga pokok penjualan.

Pada 2018, 35 persen cadangan beras rusak karena penyimpanan buruk. Tahun 2021, biaya gudang membengkak hingga Rp2,8 triliun per tahun. Sementara pada 2023–2024, ditemukan stok fiktif 540 ribu ton dan kerugian Rp3,5 triliun akibat penumpukan beras yang tidak tersalurkan.

“Dengan catatan seperti ini, klaim gudang penuh justru mengingatkan kita pada surplus semu yakni angka besar di kertas, tapi kerugian negara dan penderitaan rakyat di lapangan,” kata Iskandar.

Menurut IAW, perbedaan tajam terlihat antara Kementan yang sibuk mempromosikan narasi panen raya dan surplus, dengan Kemendagri serta DPR yang mengungkap fakta lapangan mengenai harga, distribusi, dan kualitas stok.

“Hasilnya jelas, yaitu klaim surplus gagal menjawab logika pasar. Harga tetap tinggi, distribusi SPHP macet, stok lama tidak diputar. Kementan terjebak pada retorika, sementara Kemendagri dan DPR bicara fakta,” tegas Iskandar.