KBRN, Subang : Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang Hidayat menegaskan, jika ada Kepala Desa yang menolak, atau tidak mendukung percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang di suport oleh TNI Angkatan Darat, dalam hal ini Kodim 0605/Subang, itu menjadi ranah pembinaan Dispemdes. Karena menurutnya, pembinaan seluruh kepala desa, berada di wilayah kewenangan Dispemdes.

"Apabila ada kades yang menolak percepatan pembangunan KDKMP, yang saat ini sedang di suport oleh Kodim 0605/Subang. Maka kami dispemdes akan turun tangan langsung, melakukan pembinaan," tegas Hidayat kepada RRI di Subang, Minggu (21/12/2025).

Ia juga mengingatkan, para kades, penolakan percepatan pembangunan KDKMP, berarti menolak Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 tahun 2025. Artinya, jika ada kades yang melakukan pembangkangan, terhadap Inpres tersebut, integritasnya perlu dipertanyakan.

Baca juga:Kerajinan Bambu Selaawi Masuk Kawasan Prioritas Nasional

"Ingat, percepatan pembangunan KDKMP ynag di suport Kodim 0605/Subang itu, atas Inpres yang harus dilaksanakan oleh semua kementerian, dan lembaga terkait, pemerintah daerah, sampai ke kepala desa," ujarnya.

Maka dari itu, ia berharap, bagi kades yang menolak, wajib hukumnya membaca, mempelajari, serta menelaah isi Inpres tersebut, untuk diimplementasikan, agar semuanya faham. Beruntung kata ia, di Subang, seluruh kepala desa, semuanya menyambut positif percepatan pembangunan KDKMP tersebut.

"Dari 253 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Subang, Alhamdulillah, semuanya menyambut positif, percepatan pembangunan KDKMP, yang mendapat suporting dari Kodim 0605/Subang," tandas Kadispemdes.