RRI.CO.ID, Bandung - Pemerintah menghadirkan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 guna mengawal penyelenggaraan transportasi nasional. Hal itu memperkuat pengawasan operasional, serta memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama arus mudik dan balik Lebaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, posko tersebut menjadi pusat koordinasi nasional. Yaitu guna memastikan setiap dinamika di lapangan dapat ditangani secara cepat dan tepat.

“Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dapat berjalan dengan baik. Yaitu melalui koordinasi yang kuat antarkementerian, pemerintah daerah, BUMN, swasta, serta seluruh pemangku kepentingan transportasi," kata Menhub dalam keterangannya, Sabtu 14 Maret 2026.

Selain membentuk posko dalam rangka pengawasan, monitoring, serta evaluasi hingga ke tingkat wilayah, Menhub menyatakan, pihaknya juga telah mempersiapkan kebijakan pengaturan mobilitas pada moda transportasi. Itu antara lain dengan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi.

Selain itu, pembatasan angkutan tertentu jelang hari H atau puncak arus mudik dan arus balik guna mengurangi antrean. Dan untuk memecah kemacetan, serta menyiapkan cadangan sarana angkutan sesuai kebutuhan di lapangan.

Kemudian, dilakukan juga ramp check untuk memastikan kelaikan operasional, melakukan rekayasa lalu lintas bila diperlukan bersama Polri, TNI, pemerintah daerah, serta pihak terkait. Serta mengeluarkan kebijakan penurunan harga tiket pesawat dan diskon tarif tol.

Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat. Yaitu terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait.

Lebih lanjut Menhub mengatakan kesuksesan penyelenggaraan angkutan Lebaran tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah. Tetapi juga pada sinergi, disiplin, serta integritas seluruh pihak yang terlibat.

Kemenhub juga menyediakan program mudik gratis untuk membantu masyarakat, melakukan sosialisasi secara masif kepada petugas maupun masyarakat. Yaitu terkait kebijakan penyelenggaraan layanan transportasi, aspek keselamatan dan keamanan transportasi, serta melakukan koordinasi secara intensif dengan pemangku kepentingan terkait.