Gubernur Lampung Targetkan Verifikasi RTLH Rampung Akhir September

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menargetkan seluruh proses verifikasi faktual calon penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) rampung pada akhir September 2026. Pemerintah Provinsi Lampung juga menargetkan pembangunan fisik RTLH dapat diselesaikan 100 persen pada Desember mendatang.

Target tersebut disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait secara virtual dari Ruang Kerja Gubernur Lampung, Kamis 17 September 2026.

Mirza mengatakan, hingga saat ini masih terdapat sekitar 3.500 calon penerima bantuan yang belum menjalani verifikasi. Pemerintah Provinsi Lampung bersama satuan kerja dan balai kementerian terus melakukan konsolidasi data untuk mempercepat proses tersebut.

“Alhamdulillah di Provinsi Lampung kita sudah buat tim bareng, Pak, dengan tim Satker, dengan tim Balai, ya selalu konsolidasi data, komunikasi. Sampai hari ini kurang 3.500 yang belum diverifikasi. Insyaallah saya sudah targetkan akhir September verifikasi semua selesai, dan Desember bisa 100 persen selesai untuk pembangunan fisik di RTLH,” kata Mirza.

Ia menegaskan Pemprov Lampung berkomitmen mengawal pelaksanaan program tersebut bersama pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi dengan bupati dan wali kota di 15 kabupaten/kota akan diperkuat untuk mengatasi kendala teknis maupun administrasi di lapangan.

Menurut Mirza, percepatan juga dilakukan dalam proses verifikasi dan entri data penerima bantuan melalui sistem e-RTLH. Koordinasi antara pemerintah daerah dan instansi vertikal kementerian di daerah dilakukan secara berkala, termasuk setiap dua pekan.

“Intinya Pemda Provinsi Lampung siap melakukan percepatan dan pengawalan bersama bupati dan wali kota agar proses verifikasi dan entri data pada sistem e-RTLH dapat segera diselesaikan. Dan juga kita juga melakukan koordinasi setiap dua minggu sekali,” ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Menteri PKP, Pemprov Lampung juga akan segera mengumpulkan asosiasi pengembang perumahan serta jajaran perbankan daerah guna mendukung percepatan program perumahan.

Dalam rapat tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah mempersiapkan pelaksanaan program bedah rumah lebih awal. Jika pelaksanaan pada 2025 dimulai sekitar Agustus-September dan pada 2026 dimulai pada Juni, program 2027 ditargetkan dapat dimulai pada Februari.

Persiapan sumber daya manusia, regulasi, dan sistem teknologi informasi diminta dilakukan sejak lebih awal agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih cepat.

Pada 2026, kuota bantuan penanganan RTLH di Lampung tercatat sebanyak 13.276 unit. Jumlah tersebut meningkat 455 persen dibandingkan 2025 yang sebanyak 2.390 unit.

Selain bantuan stimulan perumahan swadaya, Lampung juga mendapat dukungan infrastruktur perumahan lainnya pada 2026. Dukungan tersebut meliputi pembangunan Rumah Susun (Rusun) TNI AU di Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 60 unit dengan empat lantai, penanganan kawasan permukiman kumuh Fajar Bulan di Kabupaten Lampung Barat seluas 28,31 hektare, serta realisasi kredit Rumah Subsidi FLPP dari BP Tapera sebesar Rp430 miliar untuk 3.593 debitur masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).