Komisi I DPRD Lampung Dukung Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria

RRI.CO.ID, Bandarlampung – Komisi I DPRD Provinsi Lampung mendukung langkah Pemerintah Provinsi Lampung dalam mempercepat penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah. Penyelesaian secara terkoordinasi dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, menjaga kondusivitas daerah, serta melindungi kepentingan masyarakat.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Garinca Reza Pahlevi mengatakan penyelesaian konflik agraria perlu dilakukan secara menyeluruh dengan mengedepankan dialog, verifikasi data dan kepastian hukum. Koordinasi juga perlu diperkuat dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, masyarakat, tokoh adat, akademisi dan pihak terkait lainnya.

“Komisi I mendukung upaya percepatan penyelesaian konflik agraria. Yang terpenting, setiap persoalan harus dilihat secara utuh, datanya diverifikasi dan penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum serta mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Garinca, Rabu, 16 September 2026.

Garinca menilai penyelesaian konflik perlu disertai mekanisme yang dapat mencegah munculnya persoalan serupa di kemudian hari. Karena itu, setiap langkah penyelesaian perlu dibangun secara terkoordinasi dan berkelanjutan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.

Sebelumnya, Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Potensi Konflik dan Reforma Agraria di Wilayah Provinsi Lampung pada Senin (14/9/2026) membahas percepatan penyelesaian konflik agraria di sejumlah wilayah. Dari sekitar 47 konflik yang teridentifikasi, kurang lebih 45 persen telah diselesaikan, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian.

Komisi I DPRD Lampung akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap langkah penyelesaian konflik agraria yang dilakukan pemerintah daerah. Pengawasan diarahkan agar kebijakan yang ditempuh tetap memberikan kepastian, rasa aman, perlindungan hak dan manfaat bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Upaya percepatan penyelesaian konflik agraria diharapkan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat yang terdampak. Koordinasi lintas pihak juga menjadi bagian penting untuk menjaga penyelesaian setiap persoalan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan kondisi di masing-masing wilayah.