Repong Damar hingga Limbah Singkong Jadi Potensi Ekonomi Karbon Lampung

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung mulai memetakan berbagai potensi ekosistem yang dapat dikembangkan dalam skema ekonomi karbon, mulai dari repong damar, mangrove, agroforestri hingga limbah pertanian.

Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah repong damar di Kabupaten Pesisir Barat. Dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung disebutkan terdapat sekitar 15.000 hektare repong damar dengan pohon yang telah berumur puluhan tahun.

Potensi tersebut dinilai perlu dihitung dan diregistrasikan agar dapat dikembangkan dalam skema karbon dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya.

Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, mengatakan potensi ekonomi karbon di Lampung tidak terbatas pada kawasan hutan.

“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori, Rabu 16 September 2026.

Perluasan cakupan juga mencakup kawasan pesisir, mangrove, agroforestri dan limbah pertanian. Pengelolaan limbah batang singkong, misalnya, dinilai dapat menjadi bagian dari skema karbon sehingga aktivitas ekonomi yang menghasilkan limbah dapat diarahkan mendukung ekonomi rendah emisi.

Selain itu, Pesawaran dinilai memiliki potensi pengembangan karbon melalui ekosistem mangrove dan silvofishery. Konsep tersebut menggabungkan upaya menjaga ekosistem dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti budidaya kepiting bakau, kerang dan pariwisata.

Gagasan tersebut kemudian dikembangkan melalui konsep “repong karbon ekonomi” yang mengadopsi kearifan lokal Lampung. Model ini diarahkan agar kegiatan konservasi dan pemeliharaan ekosistem dapat berjalan bersamaan dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan pemetaan menjadi pekerjaan awal sebelum pemerintah masuk lebih jauh ke tahap perdagangan karbon.

Pemerintah perlu mengidentifikasi potensi yang sudah berjalan, kegiatan yang dapat segera dihitung karbonnya, serta potensi baru yang bisa dikembangkan bersama masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Sekda.

Untuk memperkuat pemetaan, Pemprov Lampung menyiapkan database yang memuat lokasi, potensi dan aktivitas karbon di lima koridor. Data tersebut akan menjadi dasar dalam proses pemetaan, penghitungan, registrasi hingga pengembangan kerja sama bisnis.

Pemerintah juga mendorong keterlibatan masyarakat melalui kelompok atau kelembagaan yang memiliki legalitas. Dengan model tersebut, masyarakat diharapkan dapat terlibat dalam pengelolaan ekosistem sekaligus memperoleh manfaat dari pengembangan ekonomi karbon.

Pengembangan ekonomi karbon juga akan diintegrasikan dengan sejumlah program prioritas Pemprov Lampung, termasuk Desaku Maju serta agenda ekonomi biru dan ekonomi hijau. Salah satu gagasan yang dibahas ialah pemanfaatan ruang terbuka hijau desa sebagai bagian dari pengembangan hutan desa yang berpotensi masuk dalam skema karbon.

Dari sisi kerja sama, Pemprov Lampung membuka peluang kolaborasi dengan pemerintah pusat, akademisi, masyarakat, lembaga nonpemerintah dan sektor swasta.

Tim juga menjajaki sinergi dengan proyek Satu Karsa Kementerian Kehutanan melalui Imperative Global Project, termasuk inventarisasi dan identifikasi potensi karbon di Tulang Bawang yang pada tahap awal mencakup sekitar 20.000 hektare.

Sekda menekankan aspek tata kelola dan registrasi harus diperkuat agar potensi karbon Lampung dapat dikembangkan sesuai regulasi. Penyusunan SOP juga diperlukan untuk memberikan mekanisme yang jelas bagi pihak yang ingin bekerja sama.

“Harapannya tadi di tahun 2026 ini, program ini bisa berjalan,” ujar Sekda.

Melalui perluasan cakupan tersebut, Pemprov Lampung mengarahkan inisiatif karbon tidak hanya pada konservasi hutan, tetapi juga pada pengembangan ekosistem daratan dan pesisir sebagai bagian dari ekonomi biru dan hijau.