Pemprov Lampung Perluas Inisiatif Karbon ke Ekosistem Daratan dan Pesisir

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung memperluas cakupan Tim Koordinasi Inisiatif Karbon dari sebelumnya berfokus pada karbon hutan menjadi pengembangan ekosistem karbon di wilayah daratan dan pesisir.

Perubahan arah tersebut dibahas dalam rapat Tim Koordinasi Inisiatif Karbon Provinsi Lampung bersama organisasi perangkat daerah (OPD) dan Tim Inisiatif Karbon. Pemerintah menargetkan program tersebut mulai berjalan pada 2026, lebih cepat dari rancangan awal yang menargetkan pelaksanaan pada 2027.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung mengatakan keberadaan tim tidak boleh berhenti pada pembentukan melalui keputusan gubernur, tetapi harus menghasilkan kerja nyata sesuai tugas masing-masing.

“Esensinya adalah bagaimana tim yang dibentuk ini bukan sekadar SK Gubernur, bukan sebuah dokumen, tapi benar-benar tim ini bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing,” kata Sekda, Rabu 16 September 2026

Ketua Harian Tim Inisiatif Karbon Lampung, Anshori Djausal, mengatakan perluasan cakupan dilakukan karena potensi ekonomi karbon tidak hanya berada di kawasan hutan.

“Jadi kita akan memperluas scope-nya. Bukan hanya hutan,” ujar Anshori.

Menurut dia, potensi karbon Lampung juga terdapat di kawasan pesisir, mangrove, limbah pertanian, agroforestri, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem.

Dalam roadmap yang dibahas, potensi karbon Lampung dikelompokkan dalam sejumlah ekosistem. Green carbon mencakup hutan, perkebunan, agroforestri dan biodiversitas. Sementara blue carbon mencakup mangrove, rawa dan sungai.

Tim juga mengembangkan konsep silvofishery yang memadukan konservasi ekosistem dengan aktivitas budidaya, seperti kepiting dan kerang, serta pengembangan pariwisata berbasis ekosistem.

Konsep tersebut dikembangkan melalui gagasan “repong karbon ekonomi” yang mengadopsi kearifan lokal Lampung. Pengelolaan mangrove, misalnya, tidak hanya diarahkan untuk penanaman, tetapi juga pemeliharaan ekosistem dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemprov Lampung selanjutnya akan melakukan pemetaan potensi melalui lima koridor. Koridor Lampung bagian barat antara lain diarahkan pada potensi damar, kopi, agroforestri, hutan dan daerah aliran sungai. Sementara Pesawaran memiliki potensi mangrove, silvofishery, kepiting bakau dan wisata berbasis karbon.

Wilayah Pesisir Timur juga dinilai memiliki potensi blue carbon dan silvofishery.

Sekda mengatakan pemetaan menjadi tahapan awal sebelum potensi tersebut masuk ke perdagangan karbon. Pemerintah perlu mengetahui potensi yang telah berjalan, kegiatan yang tinggal dilakukan penghitungan karbon, hingga potensi baru yang dapat dikembangkan bersama masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota.

Untuk mendukung proses tersebut, Pemprov Lampung meminta dibangun sistem database yang memuat lokasi, potensi dan aktivitas karbon di lima koridor. Basis data itu nantinya digunakan dalam pemetaan, penghitungan dan registrasi karbon.

Pemerintah juga menyiapkan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sebagai mekanisme kerja sama, termasuk bagi pihak yang ingin terlibat dalam pengembangan dan perdagangan karbon.

Sekda menegaskan koordinasi lintas-OPD harus dilakukan secara berkala dan terukur agar program tidak berhenti pada tahap perencanaan.

“Harapannya tadi di tahun 2026 ini, program ini bisa berjalan,” ujarnya.