Gubernur Lampung Dorong KDMP Terintegrasi dengan Perpadi dan Perbankan

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal mendorong integrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), BUMDes, serta perbankan untuk membenahi tata niaga beras dari tingkat petani hingga konsumen.

Gagasan tersebut disampaikan Rahmat Mirzani saat memimpin Rapat Penguatan Kelembagaan dan Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kamis (10/9/2026).

Gubernur mengatakan Lampung merupakan salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi sekitar 3,2 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau setara 1,7 juta ton beras. Sementara kebutuhan konsumsi masyarakat Lampung berada di kisaran 800 ribu ton per tahun sehingga daerah ini mengalami surplus beras lebih dari 900 ribu ton.

Namun, tingginya produksi tersebut dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap efisiensi tata niaga beras. Menurut Mirza, rantai pasok yang panjang justru dapat memicu persoalan harga dan menekan keberlangsungan usaha penggilingan padi lokal.

“Di Provinsi Lampung, gabah melimpah, produksi melimpah. Tapi saat tidak musim panen, setiap tahun ada 200 rice milling yang roboh, bangkrut. Kenapa? Inflasi tinggi. Padahal produksi beras tinggi. Tapi inflasi beras ikut tinggi,” ujar Mirza.

Ia menyebut rantai distribusi beras saat ini dapat melibatkan tujuh hingga delapan tingkatan pedagang perantara. Kondisi tersebut dinilai membuat hasil panen petani tidak terserap secara optimal di tingkat desa.

Karena itu, Mirza meminta KDMP berperan sebagai agregator yang menyerap hasil panen petani secara langsung di tingkat desa. Skema tersebut selanjutnya diintegrasikan dengan Perpadi yang memiliki fasilitas penggilingan serta dukungan permodalan dari perbankan.

“KDMP ini instrumen yang tepat. Manajernya sudah siap, pengurus sudah siap. Sekarang bagaimana integrasinya dengan Perpadi dan perbankan seperti Bank Mandiri. Perpadi yang punya penggilingan, KDMP yang menyerap di desa,” kata Mirza.

Menurutnya, dukungan perbankan juga diperlukan untuk mempercepat likuiditas KDMP sehingga koperasi memiliki modal kerja yang cukup untuk melakukan pembayaran hasil panen kepada petani secara tunai.

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi Krisdianto Soedarmono mengatakan pihaknya siap mendukung penguatan permodalan KDMP di Lampung.

Ia menjelaskan, LPDB memberikan pembiayaan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi, bukan hibah. Program tersebut akan diterapkan secara bertahap dengan Lampung menjadi salah satu daerah percontohan.

“Yang di Lampung ini adalah sebagai suatu piloting yang pastinya kami akan dukung,” ujar Krisdianto.

LPDB juga menyiapkan skema transisi bagi KDMP yang membutuhkan modal kerja dalam waktu cepat. Melalui program Koperasi Orang Tua Asuh, koperasi besar binaan Kementerian Koperasi akan membantu KDMP selama proses pengajuan pembiayaan ke LPDB berlangsung.

Selain pembiayaan modal kerja, LPDB membuka peluang pembiayaan untuk pengadaan alat pengering gabah (dryer) dan cold storage. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok dan menjaga kualitas komoditas pertanian di tingkat lokal.

Pada tahap awal, pola pembinaan dan pembiayaan terpadu tersebut akan diujicobakan pada satu hingga tiga KDMP di Lampung, khususnya koperasi yang telah memiliki kelembagaan yang kuat.

Pemprov Lampung berharap integrasi KDMP, Perpadi, BUMDes, dan perbankan dapat memangkas rantai distribusi, memperkuat posisi petani dalam tata niaga beras, serta menjaga keberlangsungan usaha penggilingan padi lokal.