Rakernas I APTISI di Lampung Dorong Kebangkitan Perguruan Tinggi Swasta

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) yang digelar di Hotel Grand Mercure, Bandar Lampung, Minggu 23 Agustus 2026 menjadi momentum memperkuat kebangkitan perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D. yang membuka Rakernas menegaskan arah baru kebijakan pendidikan tinggi, termasuk peluang bagi lulusan perguruan tinggi untuk melanjutkan karier ke luar negeri.

“Program lulusan perguruan tinggi langsung ke luar negeri sampai 300 ribu orang akan menjadi daya tarik besar bagi PTS,” tegas Brian.

Ia juga menekankan pentingnya sertifikasi keahlian bagi lulusan sebagai salah satu syarat utama. Menurutnya, pemerintah akan mendorong dukungan pembiayaan pendidikan dengan melibatkan sektor perbankan melalui skema asuransi pendidikan yang lebih ringan bagi calon mahasiswa.

“Biaya pendidikan memang lebih tinggi, tapi kami akan melibatkan perbankan untuk membantu pembiayaan melalui asuransi pendidikan yang ringan bagi calon mahasiswa,” ujarnya.

Brian turut mengapresiasi kontribusi APTISI dalam pengembangan pendidikan tinggi swasta. Ia mengimbau pemerintah daerah turut berkolaborasi dalam membantu lulusan PTS.

“Alhamdulillah semua dimulai oleh APTISI. Saya akan mengimbau kepala daerah untuk bekerja sama membantu lulusan PTS. Selamat Rakernas, terima kasih atas pengabdian dan kontribusinya,” katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Prof. Dr. Ir. H. Furtasan Ali Yusuf, S.E., S.Kom., M.M. menyatakan komitmennya memperjuangkan kepentingan PTS, salah satunya melalui pembahasan RUU Sisdiknas.

Menurutnya, regulasi pendidikan nasional harus memberikan keberpihakan yang lebih kuat kepada PTS. Ia menegaskan PTS tidak boleh lagi diposisikan sekadar sebagai pelengkap sistem pendidikan tinggi nasional.

“PTS tidak boleh terus dipandang sebagai pelengkap. Dengan adanya BPOPTS, kita ingin ada kepastian regulasi dan dukungan yang setara dengan PTN,” ujarnya.

Furtasan juga meminta agar UU Sisdiknas memberikan ruang afirmasi bagi PTS. Ia menyebut lebih dari 60 persen mahasiswa Indonesia berada di perguruan tinggi swasta.

“Jadi UU Sisdiknas harus benar-benar menguntungkan PTS, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Ketua APTISI Pusat Prof. Dr. Ir. H. M. Budi Djatmiko, M.Si. menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan lulusan untuk menghasilkan kampus yang berdampak bagi pembangunan nasional.

“Sinergi kampus dan lulusan akan mewujudkan kampus berdampak menuju Indonesia Emas 2045,” katanya.

Sebagai bagian dari langkah strategis APTISI, Budi mengungkapkan rencana pendirian sekolah kepemimpinan perguruan tinggi. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah untuk mencetak pemimpin akademik yang memiliki visi kuat menghadapi tantangan pendidikan tinggi ke depan.

“Kami akan mendirikan sekolah kepemimpinan perguruan tinggi, sebagai wadah mencetak pemimpin akademik yang visioner,” ujarnya.

Ketua Organizing Committee (OC) Rakernas sekaligus Ketua APTISI Lampung Dr. Ir. Firmansyah Y.A. Alfian, MBA., M.Sc. berharap penyelenggaraan Rakernas di Lampung menjadi titik awal penguatan PTS secara nasional.

“Lampung menjadi tuan rumah Rakernas I, semoga ini titik awal kebangkitan PTS di Indonesia,” katanya.

Firmansyah menilai persatuan menjadi kunci bagi PTS untuk memperkuat posisi dan kontribusinya. Dengan jumlah PTS yang mencapai lebih dari 4.000 perguruan tinggi, pemerintah dinilai perlu memberikan perhatian yang lebih besar.

“Kalau kita mau maju syaratnya harus bersatu. Pemerintah wajib memberi perhatian cukup bagi PTS,” ujarnya.

Dari sektor ketahanan pangan, Menko Bidang Pangan Dr. (HC) Zulkifli Hasan, S.E., M.M. menyoroti pentingnya keberpihakan terhadap petani dalam perjuangan mencapai swasembada pangan.

“160 juta petani di Indonesia harus terhormat dan kita harus berpihak pada mereka. Tidak boleh ada tawar-menawar,” tegas Zulhas.

Ia juga memaparkan capaian pemerintah dalam penyederhanaan regulasi di sektor pangan. Selama 22 bulan, pemerintah disebut telah menyelesaikan 35 regulasi dan menyederhanakan 145 aturan menjadi tiga regulasi.

“Dampaknya pupuk terserap 9,5 juta ton, naik 58 persen dari tahun sebelumnya,” jelasnya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani, S.Sos., M.Sc. menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pariwisata, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Semua potensi pariwisata tidak ada artinya jika tidak ada peran perguruan tinggi untuk meningkatkan SDM dalam pengelolaan wisata,” katanya.

Zita juga mengapresiasi kekompakan APTISI dalam memperjuangkan kepentingan PTS. Ia berharap aspirasi tersebut dapat terus disampaikan kepada pemerintah pusat sehingga perhatian terhadap PTS semakin besar.

“Mengurus PTS tidaklah mudah, tapi karena adanya APTISI yang kompak akan membantu semua kegiatan. Mohon ini disampaikan ke Presiden, agar perhatian terhadap PTS semakin besar,” ujarnya.

Rakernas I APTISI turut dihadiri Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza, Sekdaprov Lampung Dr. Marindo Kurniawan, sejumlah pimpinan perguruan tinggi, serta sekitar 500 peserta dari 34 provinsi di Indonesia.

Kegiatan tersebut juga mendapat dukungan dari sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Universitas Teknokrat Indonesia, Universitas Raharja, Universitas Esa Unggul, Universitas Islam An Nur, Universitas Bandar Lampung, Universitas Tulang Bawang, Universitas Muhammadiyah Metro, Universitas Mega Buana Palopo, Universitas Guna Darma, Universitas Komputer Indonesia, Universitas Indonesia Mandiri, Universitas Mitra Indonesia, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Pasundan, Universitas Islam Bandung, Universitas YATSI Madani, STKIP PGRI Bandar Lampung, dan Universitas Surya Kencana.

Dukungan juga datang dari PT Pos Indonesia, PT Jaya Kelana Abadi Indonesia, Bank BJB, Media Nawacita Indonesia, dan Pondan.

Rakernas I APTISI di Lampung menjadi forum konsolidasi nasional bagi perguruan tinggi swasta untuk memperkuat sinergi, memperjuangkan regulasi yang lebih berkeadilan, serta meningkatkan kontribusi PTS dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.