Dorong Hilirisasi Pertanian, Gubernur Ingin Desa Punya Teknologi Pengolahan

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pengembangan teknologi tepat guna di tingkat desa untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Gagasan tersebut disampaikan Gubernur Mirza dalam acara silaturahmi dan ramah tamah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) I Tahun 2026 di Mahan Agung, Bandar Lampung, Sabtu 22 Agustus 2026.

Menurut Mirza, pengembangan teknologi di desa tidak harus menggunakan teknologi yang kompleks dan mahal. Teknologi sederhana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat justru dapat memberikan dampak ekonomi yang besar jika diterapkan secara luas.

Ia mencontohkan pengembangan mesin pengering yang dapat digunakan untuk berbagai komoditas pertanian. Mesin tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengolah hasil pertanian sebelum dipasarkan sehingga komoditas tidak lagi dijual seluruhnya dalam bentuk bahan mentah.

“Kalau kita membangun ratusan unit pengering di desa, dampaknya bukan hanya terhadap pengolahan komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan dan menggerakkan ekonomi desa,” katanya.

Mirza menilai teknologi yang dikembangkan harus disesuaikan dengan karakteristik komoditas, kondisi masyarakat, serta ekosistem ekonomi di daerah. Menurutnya, teknologi yang berhasil diterapkan di negara atau daerah lain belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Lampung.

“Teknologi dari luar belum tentu cocok dengan struktur yang ada di sini. Kita harus mampu mendesain teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan daerah kita sendiri,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap perguruan tinggi swasta dapat menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengembangkan teknologi yang dapat menjawab persoalan masyarakat.

Kerja sama tersebut, kata Mirza, dapat dilakukan melalui berbagai program, mulai dari pengembangan beasiswa, penguatan pendidikan vokasi, pengabdian kepada masyarakat, hingga program yang mendorong mahasiswa dan lulusan perguruan tinggi berkontribusi langsung dalam pembangunan desa.

Salah satu gagasan yang didorong adalah program satu desa satu sarjana. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pembangunan di tingkat desa.

“Di Lampung masih kurang sarjana, terutama yang memiliki kompetensi sains, teknologi, teknik, dan bidang industri. Karena itu, kita ingin menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan sesuai kebutuhan pembangunan,” katanya.

Menurut Mirza, keberadaan sarjana di desa dapat menjadi salah satu penggerak inovasi dan pengembangan ekonomi lokal. Mereka diharapkan mampu membantu masyarakat mengidentifikasi potensi desa, mengembangkan teknologi, meningkatkan produktivitas, serta mengolah komoditas menjadi produk bernilai tambah.

Ia juga mengajak perguruan tinggi mengubah model Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar lebih berorientasi pada penyelesaian persoalan nyata masyarakat. Mahasiswa dari berbagai program studi dapat ditempatkan dalam satu tim untuk memberikan solusi sesuai kebutuhan masing-masing desa.

“Intinya sekarang kita harus mengembangkan desa. Pemerintah memiliki kewenangan, kampus menghadirkan pengetahuan, dunia usaha membuka peluang investasi, dan masyarakat menjadi pelaku pembangunan. Kalau semuanya berkolaborasi, dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.