Gubernur dan Wali Kota Kompak Dorong Waterfront City Bandar Lampung

RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung menyatakan komitmen memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan penataan kawasan pesisir terpadu melalui pengembangan Waterfront City.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Seminar Nasional “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” yang diselenggarakan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) di Swiss-Belhotel, Bandar Lampung, Kamis 20 Agustus 2026.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pengembangan kawasan pesisir tidak dapat berjalan apabila hanya mengandalkan satu institusi pemerintahan. Diperlukan kesepakatan lintas sektor agar pembangunan memiliki arah dan master plan yang sama.

Ia menyebut rencana Waterfront City Bandar Lampung sepanjang 27 kilometer sebenarnya telah digagas sejak belasan tahun lalu. Namun, implementasinya menghadapi sejumlah kendala, salah satunya ego sektoral serta kompleksitas tata ruang yang melibatkan berbagai pihak.

“Penataan ini tidak bisa dilakukan oleh kotamadya sendiri. Pemprov harus sepakat dengan master plan ini, swasta harus sepakat dengan master plan ini,” kata Mirza.

Menurutnya, penataan pesisir harus dirancang secara terintegrasi dengan tetap mempertahankan keseimbangan ekologi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.

Gubernur juga meminta para insinyur dan pemangku kepentingan menyusun langkah konkret melalui target-target awal yang realistis. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan dapat segera memberikan manfaat terhadap masyarakat sekaligus meningkatkan daya tarik wisata.

Tidak hanya pembangunan fisik, Mirza menekankan kesiapan proyek dari sisi investasi. Menurutnya, setiap proyek harus memiliki kejelasan tata ruang, legalitas, studi kelayakan, dokumen lingkungan, dan skema pembiayaan.

“Project idea” harus didorong menjadi “project ready to offer”, sehingga proyek yang telah dirancang dapat lebih mudah ditawarkan kepada investor.

Gubernur menilai pengembangan pesisir memiliki posisi strategis bagi perekonomian Lampung. Dengan garis pantai yang berada di jalur ALKI 1 dan potensi kawasan teluk, Lampung dinilai memiliki modal untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sektor pariwisata menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian. Pada 2025, jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung mencapai 27 juta, naik dari 17 juta kunjungan pada 2024. Kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB Lampung juga diperkirakan mencapai sekitar Rp55 triliun.

Namun, peningkatan jumlah kunjungan belum cukup. Pemerintah daerah juga menargetkan wisatawan dapat tinggal lebih lama dan meningkatkan belanja selama berada di Lampung.

“Strateginya Provinsi Lampung ke depan adalah bagaimana wisatawan nusantara yang datang, tinggal lebih lama, belanja lebih banyak. Maka ekonominya tumbuh,” ujar Gubernur.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan Pemkot siap mendukung penataan kawasan pesisir dan membuka ruang kolaborasi dengan Pemprov Lampung.

Eva menyampaikan Bandar Lampung memiliki empat kecamatan yang berada di kawasan pesisir. Selain itu, terdapat aset potensial seluas 1,5 hektare yang siap ditata untuk mendukung pengembangan kawasan.

“Ayo kita jalan. Go, Pak, untuk Bandar Lampung! Kami siapkan dananya, Bapak yang mengerjakan. Insinyurnya ada di Bandar Lampung,” ujar Eva.

Untuk menunjang pengembangan pesisir, Pemkot Bandar Lampung kini melakukan pembenahan sejumlah infrastruktur dasar, seperti drainase, akses jalan, serta sarana air bersih.

Pemkot juga menyiapkan berbagai elemen pendukung pariwisata, termasuk penguatan UMKM dan kesiapan hotel-hotel berbintang. Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya kawasan pesisir Bandar Lampung yang lebih tertata, modern, berkelanjutan, sekaligus mampu menjadi penggerak ekonomi baru daerah.