RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung meminta masyarakat memberikan data secara jujur dan sesuai kondisi sebenarnya dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Data yang lengkap dan akurat dinilai menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan ekonomi yang tepat sasaran.

Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mengatakan pentingnya data dalam pembangunan dapat dianalogikan seperti pemeriksaan kesehatan. Pemerintah membutuhkan informasi yang benar dari masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kondisi di lapangan.

"Kalau tidak ada umpan balik dan kita tidak bicara jujur, resepnya bisa salah. Begitu juga dalam pembangunan, kalau datanya tidak benar, kebijakannya bisa tidak tepat," ujar Ganjar, di Bandarlampung, Sabtu 8 Agustus 2026.

Menurutnya, perubahan struktur ekonomi masyarakat membuat pendataan semakin penting, termasuk munculnya aktivitas ekonomi digital yang memungkinkan masyarakat bekerja dan menjalankan usaha dari rumah.

"Kalau aktivitas ekonomi digital tidak terekam, maka tidak terdata. Makanya penting untuk jujur," katanya.

Dirinya juga mengajak tokoh masyarakat dan pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang mewakili berbagai suku dan etnis di Lampung menjadi penggerak partisipasi masyarakat.

"Bapak dan Ibu adalah kelompok referensi. Mari gelorakan kepada masyarakat bahwa sensus yang sukses akan menghasilkan data yang lengkap, sehingga kita bisa memproyeksikan ekonomi kita dan menentukan kebijakan yang lebih tepat," ujarnya.

Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan tantangan utama pelaksanaan SE 2026 adalah membangun kepercayaan masyarakat. Menurutnya, dukungan tokoh masyarakat dapat menjadi jembatan untuk meyakinkan warga bahwa data yang diberikan kepada BPS aman dan digunakan untuk kepentingan statistik.

Ia menegaskan data sensus tidak digunakan untuk kepentingan pemungutan pajak, melainkan untuk menghasilkan indikator statistik dan menjadi dasar penyusunan kebijakan.

" Saat ini, sebanyak 8.619 petugas BPS dikerahkan untuk melakukan pendataan di seluruh wilayah Lampung. Petugas menyasar berbagai lokasi, termasuk pasar, pertokoan, industri, keluarga, serta usaha yang dijalankan dari rumah," ujarnya.