RRI.CO.ID, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sekaligus memperkuat sistem early warning dalam pengendalian inflasi daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Yanyan Ruchyansah, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Perubahan Regulasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), secara virtual dari Ruang Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung, Selasa 4 Agustus 2026.

Yanyan meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti berbagai hasil rapat, terutama memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat implementasi Program BSPS di Provinsi Lampung.

Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah menjadi faktor penting agar pelaksanaan program bantuan perumahan swadaya dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni.

Selain percepatan pelaksanaan BSPS, Yanyan juga menekankan pentingnya memperkuat sistem early warning sebagai instrumen utama dalam pengendalian inflasi daerah.

"Saya berharap mekanisme early warning ini terus diperkuat sehingga potensi gejolak harga dapat dideteksi lebih awal. Dengan pemantauan yang detail dan berkelanjutan, pemerintah daerah dapat mengambil langkah cepat dan tepat untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat," ujar Yanyan.

Ia menjelaskan, penguatan sistem tersebut dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan terhadap produksi, distribusi, perkembangan harga harian, ketersediaan pasokan, hingga ekspektasi pasar. Dengan deteksi dini, pemerintah daerah dapat segera mengambil langkah intervensi apabila terjadi potensi gangguan pasokan maupun kenaikan harga komoditas strategis.