RRI.CO.ID, Bandarlampung : Persoalan kepemilikan hunian yang layak bagi kelompok disabilitas masih menjadi tantangan besar di Provinsi Lampung. Kendala administratif perbankan kerap menjadi benteng tebal yang menyulitkan para penyandang disabilitas untuk mengakses program perumahan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Bandar Lampung, Setiawan, dalam program ObroLan Dawah Khani di RRI Pro 4 Bandar Lampung.

Setiawan menyoroti sulitnya pemenuhan syarat administratif di lembaga perbankan, terutama kewajiban melampirkan slip gaji resmi. Padahal, mayoritas teman-teman disabilitas berprofesi di sektor informal, swasta mandiri, atau bidang jasa yang tidak memiliki skema slip gaji bulanan formal.

Kondisi ini membuat kelompok disabilitas kesulitan memenuhi syarat pengajuan Kredit Kepemilikan Rumah (KKR/KPR), meskipun mereka memiliki penghasilan dan kemampuan untuk mengangsur.

Setiawan mengaku telah berupaya melakukan audiens dan menemui berbagai pihak pemangku kepentingan (stakeholders) untuk mencari jalan keluar atas persoalan ini. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan maupun solusi konkret yang dapat menjembatani kebutuhan tersebut.

"Kami sudah berupaya melakukan audiensi dengan beberapa pihak, namun saat ini belum menemukan titik terang" ujarnya

Besar harapan Setiawan bersama komunitas disabilitas agar pemerintah dan pihak perbankan memberikan fleksibilitas serta kemudahan syarat administrasi. Kebijakan yang lebih inklusif sangat diharapkan agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan akses yang sama dalam mendapatkan hunian yang layak.