BPJS Kesehatan Dorong Transformasi Layanan Jantung Berbasis Outcome

RRI.CO.ID, Bandarlampung: BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan penyakit jantung dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui pendekatan Value-Based Health Care (VBHC). Pendekatan ini menempatkan hasil kesehatan (health outcomes) dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam meningkatkan nilai layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi layanan diperlukan untuk menghadapi peningkatan biaya pelayanan kesehatan sekaligus memastikan pembiayaan Program JKN memberikan manfaat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.

“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Prihati, Rabu 16 September 2026.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total biaya pelayanan kesehatan Program JKN pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen dari realisasi pembiayaan tersebut digunakan untuk pelayanan di rumah sakit.

Prihati mengatakan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian karena tingginya utilisasi layanan dan biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.

Menurut dia, pengendalian penyakit jantung perlu dilakukan sejak Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), terutama melalui upaya promotif dan preventif.

“Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu. Untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” ujarnya.

Penguatan tersebut antara lain dilakukan melalui pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan terhadap pengobatan, serta pemantauan peserta dengan risiko tinggi.

Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan mencakup pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), serta staged revascularization.

BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan indikator monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung dari indikator proses menjadi indikator outcome. Indikator tersebut meliputi waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, dan efisiensi sistem rujukan.

“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Prihati.

Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup Tri Adrijanto Santoso mengatakan kualitas pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan, dan kualitas layanan juga menjadi bagian penting.

“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.

Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira Muchlas Fahmi mengatakan pihaknya terus meningkatkan kualitas pelayanan pasien, termasuk untuk peserta JKN yang membutuhkan layanan penyakit jantung secara komprehensif.

“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.

Ia mengatakan peningkatan kualitas pelayanan dilakukan secara konsisten dengan tidak hanya mengutamakan kecepatan dan ketepatan, tetapi juga aspek keamanan, mutu, dan orientasi pada pasien.

Koordinator BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Karena itu, upaya promotif dan preventif perlu diperkuat, termasuk melalui penerapan pola hidup sehat.

“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” kata Timbul.

Timbul juga mendorong Program JKN terus meningkatkan efisiensi melalui pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Menurutnya, peningkatan kualitas kesehatan menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.