RRI.CO.ID, Bandarlampung: Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menindaklanjuti berbagai persoalan strategis di sektor industri, pariwisata, dan UMKM di Provinsi Lampung.

Hal tersebut disampaikan Rycko usai kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Lampung, Kamis 23 April 2026, yang juga menjadi daerah pemilihannya. Ia mengaku optimistis kunjungan tersebut dapat menjadi langkah awal mempercepat penyelesaian berbagai hambatan pembangunan di daerah.

“Saya sangat senang karena rombongan Komisi VII bisa hadir langsung di Lampung. Ini kesempatan penting untuk mempertemukan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah daerah hingga mitra kementerian,” ujarnya.

Menurut Rycko, kehadiran perwakilan kementerian dalam kunjungan tersebut mulai dari pejabat eselon hingga staf ahli menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang lebih intensif antara pusat dan daerah.

Ia berharap pertemuan tersebut tidak berhenti pada kunjungan semata, tetapi berlanjut pada koordinasi yang lebih konkret. “Yang terpenting adalah keberlanjutan. Dengan saling mengenal dan bertukar kontak, persoalan di daerah bisa langsung dikomunikasikan ke pusat untuk segera ditindaklanjuti,” katanya.

Di sektor pariwisata, Rycko menyoroti pentingnya pendekatan lintas sektor dalam pengembangannya. Menurutnya, pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai.

“Pariwisata itu tidak bisa tunggal. Harus melibatkan Kementerian PUPR untuk infrastruktur, Kementerian Perhubungan untuk akses dan rambu, serta kementerian lain. Ini penting agar wisatawan mudah mencapai lokasi dan merasa aman,” jelasnya.

Ia juga menekankan perlunya penyediaan informasi yang memadai, termasuk rambu-rambu keselamatan di destinasi wisata, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pariwisata di Lampung.

Selain itu, Rycko menilai kunjungan kerja ini masih memiliki keterbatasan waktu, sehingga diperlukan pembahasan lanjutan di tingkat pusat dengan melibatkan pengambil kebijakan yang memiliki kewenangan lebih besar.

“Hal-hal ini perlu dibawa ke forum yang lebih panjang dan strategis, agar bisa menghasilkan keputusan konkret dari kementerian,” ujarnya.

Di sektor UMKM, Rycko menyoroti tantangan global yang turut berdampak pada pelaku usaha di daerah, termasuk kenaikan biaya produksi akibat penggunaan energi seperti LPG.

Ia mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan afirmatif, seperti dispensasi atau insentif bagi pelaku UMKM agar tetap bertahan di tengah tekanan ekonomi global.

“Kita harapkan ada kebijakan khusus, misalnya dispensasi atau insentif bagi UMKM, terutama yang sangat bergantung pada energi seperti LPG. Ini penting agar mereka tetap bisa berproduksi,” katanya.

Menurutnya, selain program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang telah berjalan, dukungan tambahan dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil di daerah.

Rycko menegaskan, Komisi VII DPR RI akan terus memantau dan mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kunjungan tersebut agar dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di tingkat nasional.