RRI.CO.ID, Bandarlampung: Marindo Kurniawan selaku Sekretaris Daerah Provinsi Lampung memimpin rapat koordinasi penanganan sungai di wilayah Bandar Lampung yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Senin 9 Maret 2026.

Rapat tersebut dilaksanakan sebagai langkah cepat pemerintah provinsi dalam merespons banjir besar yang melanda puluhan titik di Kota Bandar Lampung pada Jumat 6 Maret 2026. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hujan dengan intensitas ekstrem memicu genangan tinggi di sejumlah permukiman dan ruas jalan. Bencana tersebut bahkan dilaporkan menimbulkan korban jiwa serta kerugian material yang cukup besar bagi masyarakat.

Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa penanganan banjir di ibu kota provinsi tidak dapat dilakukan secara parsial oleh satu pihak saja.

“Masalah banjir di Bandar Lampung memerlukan kolaborasi lintas sektor yang kuat. Air ini berasal dari hulu yang melintasi batas administratif, sehingga sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemkot Bandar Lampung, serta kabupaten tetangga seperti Lampung Selatan dan Pesawaran menjadi kunci utama,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri Anggota Komisi V DPR RI Dapil Lampung, Mukhlis Basri. Ia memberikan catatan terkait perlunya pengkajian ulang terhadap sistem aliran pembuangan air di kota tersebut.

“Kita harus kaji kembali agar aliran air bisa langsung dibuang ke muara sungai atau laut yang jaraknya lebih dekat, sehingga beban drainase di tengah kota berkurang,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyampaikan bahwa pemerintah kota telah melakukan sejumlah langkah penanganan darurat, seperti perbaikan talud, pengerukan sungai, serta pendataan warga terdampak untuk penyaluran bantuan.

“Kami terus melakukan perbaikan talud, pengerukan sungai, dan pendataan warga terdampak. Namun, kami sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai agar rencana teknis seperti peninggian tanggul dapat segera direalisasikan,” ujarnya.

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (BBWSMS), Roy Panagom Pardede, memaparkan rencana strategis jangka pendek dan panjang. Pihaknya akan memprioritaskan normalisasi kapasitas sungai serta peninggian tanggul pada titik-titik kritis yang elevasinya dinilai sudah tidak memadai.

Dalam rapat tersebut disepakati sejumlah langkah strategis untuk penanganan banjir secara permanen, di antaranya penyusunan Masterplan Banjir Terintegrasi sebagai acuan penanganan dari hulu hingga hilir, pembangunan kolam retensi atau embung di daerah hulu untuk menahan laju air, serta normalisasi dan peninggian tanggul melalui pengerukan sedimentasi dan penguatan dinding sungai.

Selain itu, pemerintah juga akan memperketat penataan ruang, terutama terkait bangunan yang menyebabkan penyempitan sungai, serta menambah ruang terbuka hijau (RTH) sebagai daerah resapan air.

Marindo juga menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Menurutnya, persoalan sampah yang menyumbat drainase masih menjadi salah satu penyebab utama banjir di perkotaan.

“Faktor sampah yang menyumbat drainase masih menjadi kendala besar. Infrastruktur secanggih apa pun tidak akan maksimal jika budaya membuang sampah ke sungai belum berubah,” tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kepala Bappeda, Kepala BPBD, Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Lampung, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dari Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Selatan.

Melalui koordinasi tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung berharap penanganan sungai dan sistem drainase di Kota Bandar Lampung dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan, sehingga risiko bencana banjir di masa mendatang dapat diminimalisir demi melindungi masyarakat.