KBRN, Bandarlampung: Pemerintah Provinsi Lampung, melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Zainal Abidin, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rakor ini berlangsung di Ruang Command Center, Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (16/12/2024).

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ini menyoroti dua isu strategis: pengendalian inflasi daerah dan percepatan penyusunan RTRW dan RDTR, yang dinilai penting untuk menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong pembangunan terarah di daerah.

“Tingkat inflasi Indonesia pada November 2024 tercatat 1,55%, terendah dalam target nasional 1,5%-3,5%. Meski demikian, kita harus tetap waspada, terutama menjelang akhir tahun dan hari besar keagamaan,” ungkap Tito Karnavian.

Mendagri menekankan perlunya pengumpulan data lapangan yang akurat untuk mendukung pengendalian inflasi, terutama terkait kebutuhan pokok seperti bawang merah, cabai merah, minyak goreng, telur ayam ras, dan beras. Koordinasi yang intensif antara pemerintah daerah, distributor, dan produsen juga diminta untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran distribusi.

Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut memberikan arahan terkait percepatan pembangunan infrastruktur irigasi guna mendukung target swasembada pangan pada 2027.

“Kami minta para kepala daerah segera melaporkan kondisi sawah yang belum memiliki irigasi atau yang irigasinya rusak. Data ini penting untuk ditindaklanjuti oleh kementerian terkait,” ujar Zulkifli Hasan.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan irigasi menjadi tanggung jawab daerah berdasarkan skala kewenangan: irigasi hingga 1.000 hektar berada di bawah kendali Bupati/Walikota, sementara irigasi 1.000-3.000 hektar menjadi tanggung jawab Gubernur. Pemerintah pusat juga siap memberikan dukungan melalui Instruksi Presiden (Inpres) terbaru untuk proyek irigasi lintas skala.

Pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp144 triliun untuk sektor pangan pada 2024. Fokusnya mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, penguatan distribusi, serta perlindungan usaha tani.

Dengan agenda ini, Provinsi Lampung diharapkan mampu meningkatkan sinergi dan koordinasi lintas sektor untuk menjaga stabilitas harga serta mempercepat pembangunan tata ruang yang lebih terintegrasi.