RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Laura Espinel tidak akan pernah bisa meraih mimpinya menjadi seniman tanpa program "nol uang kuliah" yang diluncurkan pemerintahan Gustavo Petro pada 2023. Program itu menanggung hingga 100 persen biaya kuliah di universitas negeri dan menyasar mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah.

"Tanpa program ini, saya mungkin tidak bisa kuliah. Saat pertama mendaftar, kondisi keuangan saya sangat memprihatinkan — bahkan untuk membayar satu semester di universitas negeri pun tidak mampu," ujar Espinel.

Program tersebut hanyalah satu dari sejumlah kebijakan sosial ambisius era Petro yang kini memasuki penghujung masa jabatannya setelah empat tahun berkuasa.

Pemilu Bersejarah

Pada 31 Mei, Kolombia memilih presiden baru. Dua kandidat utama berada di kutub berlawanan: Iván Cepeda, politikus kiri kawakan yang ingin melanjutkan kebijakan Petro — mulai dari transisi energi terbarukan hingga pemberdayaan petani kecil — dan Abelardo de la Espriella, pengacara berhaluan kanan jauh yang menjadikan penghematan anggaran dan pemotongan pajak korporasi sebagai platform utamanya.

Keduanya mewarisi tantangan besar: utang neto setara 58,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), disertai bunga tinggi yang membatasi ruang fiskal pemerintah.

Kemajuan Sosial yang Mahal

Di antara pencapaian terbesar Petro adalah reformasi ketenagakerjaan yang disahkan Juni lalu. Upah minimum dinaikkan 23 persen — jauh melampaui kenaikan tahunan biasanya yang hanya berkisar 5–10 persen. Aturan baru juga mewajibkan lembur dibayar lebih tinggi dan berlaku mulai pukul 19.00, dua jam lebih awal dari sebelumnya.

Meski sempat dikhawatirkan memicu lonjakan pengangguran, angkanya justru turun ke 10,9 persen pada Januari — terendah dalam 25 tahun terakhir. Namun sejumlah ekonom mengingatkan bahwa penurunan itu sebagian besar ditopang oleh pertumbuhan pekerjaan informal dan perluasan birokrasi pemerintah.

Bom Waktu Utang

Semua program sosial tersebut berbanding lurus dengan membengkaknya belanja negara. Menurut Mauricio Salazar, ekonom dari Universitas Javeriana, pemerintahan Petro telah menambah utang sebesar 400 triliun peso (sekitar 109 miliar dolar AS).

"Pertanyaan kuncinya adalah: apa strategi pertumbuhan ekonominya, dan bagaimana menarik investasi? Karena data menunjukkan strategi itu tidak berhasil. Pemerintah terlalu mengandalkan utang," kata Salazar.

Sebagian ekonom menyebut warisan utang ini bukan semata kesalahan Petro — sebagian besar sudah menggunung sejak pemerintahan sebelumnya, ditambah dampak pandemi COVID-19. Mereka juga menyoroti kegagalan Kongres meloloskan sejumlah reformasi pajak yang bisa memperbaiki keuangan negara.

Perang Tarif dengan Ekuador

Tekanan eksternal turut memperburuk situasi. Sejak Januari, Ekuador memberlakukan tarif 100 persen atas impor dari Kolombia dengan dalih keamanan perbatasan — dan Kolombia membalasnya dengan tarif serupa. Perang dagang ini diperkirakan telah melenyapkan sekitar 5.000 lapangan kerja di kawasan perbatasan, dengan lebih dari 4.700 perusahaan terdampak di kedua negara.

Komunitas Andean (CAN) menyatakan kebijakan tarif tersebut ilegal dan menetapkan tenggat 21 Mei untuk pencabutannya — namun Ekuador menolak patuh.

Warisan yang Kompleks

Petro meninggalkan warisan yang penuh kontradiksi: kemiskinan berkurang, akses pendidikan meluas, dan upah buruh naik signifikan — namun semua itu diraih dengan harga yang harus dibayar generasi berikutnya. Presiden terpilih, siapapun orangnya, harus segera mencari cara menambal defisit tanpa mencabut hak-hak sosial yang sudah terlanjur dinikmati jutaan warga Kolombia.