Senator AS Pertanyakan Keamanan Nasional dalam Kesepakatan TikTok

RRI.CO.ID, Bandar Lampung - Senator Amerika Serikat Ed Markey dari Partai Demokrat Massachusetts mempertanyakan apakah kesepakatan alih kepemilikan TikTok benar-benar melindungi keamanan nasional Amerika. Pertanyaan ini muncul empat bulan setelah aset TikTok di AS resmi dialihkan ke perusahaan patungan baru guna menghindari pemblokiran aplikasi tersebut.

Pada Jumat (29/5/2026), Markey mengirimkan surat kepada TikTok US dan Oracle. Dalam suratnya, ia menilai kesepakatan tersebut telah melanggar "semangat, jika bukan isi" dari undang-undang tahun 2024 yang dirancang untuk melindungi pengguna Amerika dari potensi pengaruh China melalui aplikasi video populer itu.

Surat tersebut menuntut penjelasan rinci mengenai hubungan perusahaan patungan baru itu dengan ByteDance, induk perusahaan TikTok yang bermarkas di China.

Latar Belakang Kesepakatan

Undang-undang yang ditandatangani mantan Presiden Joe Biden pada 2024 mewajibkan TikTok untuk memisahkan diri dari ByteDance atau menghadapi pemblokiran total di AS. Para pembuat undang-undang khawatir China dapat mencuri data pengguna Amerika atau memanipulasi konten yang mereka konsumsi.

Sehari sebelum batas waktu pemblokiran pada Januari lalu, tercapailah kesepakatan pembentukan perusahaan patungan. Setengah kepemilikannya dipegang oleh konsorsium investor yang terdiri dari Oracle, perusahaan ekuitas swasta Silver Lake, dan perusahaan investasi yang didukung Uni Emirat Arab, MGX. Sementara ByteDance tetap mempertahankan 19,9 persen saham, dan investor lama ByteDance memegang sekitar 30 persen.

Kekhawatiran yang Belum Terjawab

Meski perusahaan patungan baru itu menyatakan akan melatih ulang algoritma TikTok menggunakan data pengguna AS serta menyerahkan pengawasan penyimpanan data kepada Oracle, ByteDance tetap mengelola e-commerce, periklanan, dan pemasaran di platform AS tersebut. Di samping itu, perusahaan patungan ini masih melisensikan algoritma TikTok dari ByteDance sambil menunggu proses pelatihan ulang selesai.

"Presiden Trump berhasil mempertahankan TikTok tetap online hanya dengan mengabaikan tujuan inti undang-undang tersebut," tulis Markey dalam suratnya kepada TikTok US. Ia juga mempertanyakan apakah tinjauan kode sumber mampu secara efektif mendeteksi manipulasi algoritmik, terutama jika China berupaya menyembunyikan kode berbahaya dalam pembaruan keamanan mendesak.

Markey menetapkan batas waktu 18 Juni mendatang bagi TikTok US dan Oracle untuk menyerahkan salinan kontrak, detail mekanisme peninjauan kode dari ByteDance, serta informasi mengenai alat atau model lain yang masih dilisensikan dari perusahaan China tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, TikTok dan Oracle belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.