PUG Dinilai Sulit Membawa Perubahan menuju Kesetaraan Gender

RRI.CO.ID, Bandar Lampung : Pengarusutamaan Gender (PUG) dinilai masih menghadapi berbagai tantangan dalam mendorong perubahan nyata menuju kesetaraan gender. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam kegiatan Forum Puspa Lampung, dengan menghadirkan Dr. Handi Mulyaningsih selaku Posbakum Provinsi Lampung dan bagian dari Forum Puspa Lampung sebagai narasumber.

Dr. Handi Mulyaningsih menyampaikan bahwa pelaksanaan PUG belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender. Menurutnya, keberadaan kebijakan PUG belum otomatis mampu mengubah ketimpangan yang masih terjadi dalam kehidupan masyarakat.

PUG pada dasarnya merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan. Di Provinsi Lampung, kebijakan tersebut juga telah menjadi bagian dari kerangka pembangunan daerah. Namun, tantangan terbesar berada pada implementasinya. PUG tidak cukup hanya diwujudkan melalui dokumen, program, atau pemenuhan administrasi. Perubahan harus terlihat dalam kebijakan, penganggaran, pelayanan publik, serta kesempatan yang diberikan kepada perempuan dan laki-laki secara setara.

Hal tersebut sejalan dengan evaluasi pelaksanaan PUG di Lampung yang menunjukkan masih perlunya perbaikan dan peningkatan dalam penerapannya. Pemerintah Provinsi Lampung sebelumnya juga mencatat bahwa implementasi PUG pada perangkat daerah belum optimal.Dalam konteks Forum Puspa Lampung, pandangan tersebut menjadi penting karena kesetaraan gender membutuhkan keterlibatan berbagai unsur masyarakat. Pemerintah, organisasi masyarakat, lembaga pendamping, komunitas, akademisi, serta masyarakat secara luas perlu mengambil peran agar PUG tidak berhenti sebagai konsep, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan.

Pemerintah pusat sendiri pada 2026 menegaskan bahwa PUG merupakan strategi penting untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. Pemerintah juga mengakui bahwa PUG masih kerap dipandang sebagai pemenuhan administrasi, sehingga implementasinya perlu diperkuat agar mampu menjawab ketimpangan gender secara nyata.

Karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan, komitmen lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat dalam mengawal pelaksanaan PUG. Perubahan menuju kesetaraan gender tidak dapat dicapai hanya melalui satu lembaga atau kebijakan, melainkan membutuhkan proses panjang dan konsisten.

Forum Puspa Lampung diharapkan dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi, kepedulian, dan kerja bersama dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Dengan demikian, PUG tidak sekadar menjadi kebijakan di atas kertas, tetapi mampu membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan memastikan perempuan maupun laki-laki memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, serta manfaat pembangunan secara adil.PUG akan sulit membawa perubahan apabila hanya berhenti pada aturan dan administrasi. Harapannya, melalui Forum Puspa Lampung dan keterlibatan berbagai pihak, PUG dapat terus diperkuat sehingga menjadi instrumen yang benar-benar mampu mengurangi ketimpangan dan mewujudkan pembangunan yang lebih adil, setara, dan inklusif.