RRI. CO. ID, Banda Aceh – Kemandirian garam menjadi salah satu peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Dengan garis pantai yang panjang dan sumber daya alam yang melimpah, Aceh dinilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan garam konsumsi masyarakat secara mandiri.

Hal tersebut disampaikan Owner Garam Get, T. Tansri Jauhari, SE, dalam program UMKM Talks Programa 1 RRI Banda Aceh, Senin (27/7/2026). Menurutnya, lahirnya Garam Get berawal dari keprihatinan terhadap besarnya potensi pesisir Aceh yang belum dimanfaatkan secara optimal.

"Padahal Aceh memiliki garis pantai yang panjang, kualitas air laut yang baik, dan masyarakat pesisir yang memiliki semangat untuk berkembang. Dari situlah kami menggagas Rumah Garam Aceh sebagai wadah pembinaan petani garam sekaligus melahirkan produk Garam Get," ujarnya.

Tansri menjelaskan kebutuhan garam konsumsi di Aceh mencapai sekitar 46 ribu ton per tahun, namun sebagian besar masih dipenuhi dari luar daerah, terutama Sumatera Utara. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkuat industri garam lokal.

Ia menilai pembangunan industri garam bukan sekadar meningkatkan produksi, tetapi juga memperkuat kualitas, kelembagaan petani, legalitas produk, hingga menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan. Karena itu, Rumah Garam Aceh hadir mendampingi petani melalui pembinaan produksi sekaligus memastikan produk memiliki standar yang dapat bersaing di pasar.

Menurutnya, Garam Get yang genap berusia enam tahun pada 27 Juli 2026 kini telah melengkapi berbagai persyaratan legalitas, mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), izin BPOM, sertifikasi halal, hingga berbagai izin pendukung lainnya.

"Legalitas menjadi bagian penting agar konsumen yakin terhadap kualitas dan keamanan produk garam lokal," katanya.

Ia juga mengungkapkan Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi sentra produksi garam nasional. Saat ini terdapat sembilan kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan prioritas pengembangan pergaraman di Aceh. Dengan dukungan teknologi, pembinaan petani, serta kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha, daerah tersebut diyakini mampu menghasilkan garam berkualitas.

Meski demikian, pengembangan industri garam masih menghadapi sejumlah kendala. Perubahan cuaca, keterbatasan teknologi produksi, akses permodalan, legalitas usaha, hingga pengemasan produk masih menjadi tantangan utama yang dihadapi petani maupun pelaku UMKM.

Tansri menjelaskan Rumah Garam Aceh menerapkan konsep three in one, yakni standar perlakuan, penanganan, dan proses produksi untuk menjaga kualitas garam sejak pengambilan air laut hingga pengemasan. Konsep tersebut juga menekankan penggunaan bahan baku dari kawasan yang bebas pencemaran limbah sehingga menghasilkan garam yang higienis dan aman dikonsumsi.

Ia menjelaskan sebagian besar petani garam di Aceh masih menggunakan metode perebusan, sedangkan produksi garam melalui proses penguapan atau garam tanel masih terbatas karena sangat bergantung pada kondisi cuaca. Menurutnya, peningkatan standar produksi menjadi faktor penting agar garam Aceh mampu bersaing dengan produk dari daerah lain maupun garam impor.

Selain menjaga kualitas, Garam Get juga terus melakukan inovasi melalui pengembangan kemasan, pemasaran digital, serta pemanfaatan media sosial dan marketplace. Berbagai ukuran kemasan disediakan untuk memenuhi kebutuhan pasar, mulai dari kemasan 100 gram hingga satu kilogram.

Sebagai bagian dari strategi pemasaran berbasis nilai sosial, Garam Get juga berencana menyisihkan Rp200 dari setiap penjualan kemasan tertentu untuk disalurkan sebagai sedekah ke masjid atau meunasah.

Di sisi lain, Tansri menilai digitalisasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari oleh pelaku UMKM. Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi dan media digital mampu memperluas jangkauan promosi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal.

Rumah Garam Aceh juga terus memberikan pelatihan kepada petani melalui peningkatan kapasitas produksi, pembinaan kualitas, hingga membuka akses pemasaran. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan agar kualitas bahan baku yang dihasilkan petani tetap terjaga.

Namun, ia berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar terhadap pengembangan industri garam lokal, terutama melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, kemudahan perizinan, serta akses pembiayaan yang lebih mudah bagi petani.

Menurutnya, hingga saat ini sebagian petani garam masih bergantung pada pinjaman dari pihak ketiga atau rentenir untuk membeli bahan bakar perebusan garam. Kondisi tersebut membuat petani sulit meningkatkan skala usahanya.

Ia juga mendorong adanya kebijakan pembiayaan khusus bagi petani garam melalui lembaga perbankan agar mereka memiliki akses modal yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Tansri mengajak generasi muda Aceh untuk melihat industri garam sebagai sektor usaha yang memiliki prospek jangka panjang. Selain produksi garam konsumsi, menurutnya masih banyak peluang pengembangan produk turunan seperti garam spa, kosmetik, lulur, hingga sabun berbahan dasar garam yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

"Potensi garam Aceh sangat besar. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian generasi muda untuk berinovasi, termasuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran dan pengembangan produk turunannya," ujarnya.

Menutup dialog, Tansri mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan menggunakan produk garam lokal sebagai bentuk dukungan terhadap kesejahteraan petani pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ia optimistis, apabila seluruh pemangku kepentingan mampu berkolaborasi, industri garam Aceh tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga berkembang menjadi komoditas unggulan yang memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat pesisir.