RRI.CO.ID, Ambon - Lembaga Pemerhati Masyarakat Perkotaan (LPMP) Maluku menggelar dialog publik Urban Care Ambon, pada Sabtu, 20 Juni 2026. Kegiatan yang mengusung tema "Harmoni Urban: Menata Ruang, Membangun Kemandirian dan Menguatkan Rakyat" tersebut sebagai upaya memperkuat budaya literasi di tengah perkembangan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis.
Kegiatan itu menghadirkan akademisi, pegiat literasi, politikus, komunitas dan pemerintah daerah untuk membahas tantangan dan peluang pengembangan literasi di era digital.
Dalam dialog tersebut, peserta menyoroti
beberapa faktor penting yang berkaitan dengan pemanfaatan dan tata kelola ruang publik untuk keadilan dan kemanusian. Audience merasa perencanaan ruang kota masih belum melibatkan publik secara baik.
"Kami melihat publik masih merasa terbatas atas akses informasi perencanaan ruang kota. Ini yang perlu menjadi perhatian pihak-pihak berwenang," kata Makbul, salah satu peserta dalam dialog tersebut.
Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya literasi yang tidak hanya berfokus pada kemampuan membaca dan mebulis, tetapi juga mencakup luterasi digital, literasi media, hingga kemampuan berfikir kritis dalam menyaring berbagau informasi yang beredar di ruang publik. Penguatan literasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi arus informasi yang semakin cepat dan kompleks.
Sementara itu, staf ahli Pemerintahan dan Pelayanan Publik Pemkot Ambon, Alex Ursepuni menyampaikan apresiasi atas kegiatan dialog publik yang dilakukan LPMP Maluku.
Alex mengaku, jarang ada perjumpaan tentang urban, padahal kota adalah pusat kegiatan. Banyak yang datang di kota. Berikutnya adalah akibat-akibat yang timbul akibat pertumbuhan masyarakat kota yang tinggi.
"Hasil penelitian Unpatti di Ambon hanya 30% yang lain tidak bisa. Masyarakat bertambah dari sisi jumlah, sementara ruang perkotaan sangat terbatas. Makanya kegiatan seperti ini sangat bagus untuk menjadi masukan bagi pemerintah," ucapnya
Dikatakan, intensitifikasi dan estentifikasi, dua hal ini harus menjadi pola kebijakan. Hanya saja, untuk outsentifikasi sudah tidak bisa lagi dilakukan. Gejala urbanise, kota mengkooptasi wilayah disekitar.
Kota Ambon tumbuh berkembang dengan jasa. Persoalannya, jika hidup tidak nyaman dengan kota, maka harus dilakukan penyelenggaran penataan ruang. Merencanakan dan manfaatkan pola ruang. Sebab literasi menjadi penting untuk dilakukan intentifikasi dan eksentifikasi.
"Partisipasi masyarakat sangat urgen, mulai dari perencanaan. Ada Perda tentang tata ruang, hanya untuk melengkapi regulasi. Bukan dengan perencanaan yang matang," ujarnya
Untuk itu, Alex meminta masyarakat dapat memberikan saran dan pikiran untuk pembobotan dokumen tata ruang. Jika itu telah dilakukan maka harus sesuai dengan rencana tata ruang, jika ada pelanggaran maka dilakukan penertiban. Penetaan tantui untuk ruang terbuka. Butuh sosialisasi untuk partisipasi masyarakat.
Dari hasil diskusi, sejumlah rekomendasi strategis berhasil dirumuskan. Pertama, pemerintah daerah didorong untuk memperluas akses terhadap bahan bacaan dan ruang ruang literasi yang mudah dijangkau masyarakat, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi.
Kedua, komunitas literasi dan organisasi masyarakat diharapkan terus berkolaborasi menciptakan ruang diskusi yang sehat dan produktif guna membangun budaya berfikir kritis di tengah masyarakat.
Selain itu, peserta diskusi merekomendasikan peran pemuda menjembatani hak atas ruang antara masyarakat dan pemerintah. 34% gen z, bagaimana peran terhadap menghadapi situasi persampahan di Ambon. Dampak kualitas hidup kedepan.
Kemudian, penguatan literasi digital sebagai langkah menghadapi maraknya disinformasi dan hoaks di media sosial. Masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sehingga ruang digital dapat dimanfaatkan secara lebih bijak dan produktif.
"Riset gen Z di Ambon dengan habit yang bergantung dengan budaya Fomo, dan sangat relevan dengan aspek psikologi. Literasi sangat penting, tapi belum memberikan dampak yang baik," sebutnya
Melalui dialog publik ini, LPMP berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, dunia pendidikan, serta berbagai pihak terkait dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan literasi yang lebih inklusif, adaftif, dan berkelanjytan di wilayah perkotaan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....