Radikalisme Mengintai Ruang Digital, Densus 88: Imbangi dengan Kontra Narasi

RRI.CO.ID, Ambon - Ancaman radikalisme dan intoleransi di era digital semakin sulit dibendung karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah, usia maupun latar belakang sosial. Media sosial yang semestinya menjadi ruang edukasi dan komunikasi justru dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan ideologi kekerasan, intoleransi, ujaran kebencian hingga paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Fenomena ini menjadi perhatian dalam Dialog Publik Interaktif yang digelar Bidang Humas Polda Maluku bekerja sama dengan RRI Ambon bertajuk “Jaga Maluku, Jaga Indonesia: Cegah dan Tangkal Paham Radikalisme dan Anti-Pancasila di Ruang Digital”, pada Selasa (8/9/2026).

Dialog yang berlangsung di Studio Pro 1 RRI Ambon itu menghadirkan aparat keamanan, tokoh agama, akademisi dan pegiat pencegahan terorisme. Kasatgaswil Maluku Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol I Wayan Sukarena, mengatakan perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran paham radikalisme dan intoleransi.

Menurutnya, pencegahan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan konvensional, tetapi harus diimbangi dengan membangun ruang digital yang sehat melalui kontra narasi secara berkelanjutan. “Setiap hari kami terus membangun konten-konten kontra narasi untuk mengimbangi tingginya penyebaran paham radikal dan intoleransi di media sosial,” ujar I Wayan Sukarena.

Ia menyebut Densus 88 juga telah membangun kanal edukasi Maluku Toleransi melalui TikTok, Instagram dan Facebook yang secara khusus menyasar masyarakat Maluku. Generasi muda, kata dia, menjadi kelompok yang harus mendapat perhatian serius karena memiliki intensitas tinggi dalam menggunakan media sosial dan rentan terpapar konten negatif.

Karena itu, Densus 88 Wilayah Maluku terus menjalankan program sambang sekolah untuk memberikan edukasi kepada pelajar mengenai bahaya radikalisme, intoleransi dan kekerasan.

“Pencegahan harus dimulai sejak dini. Anak-anak dan remaja harus mendapatkan pemahaman yang benar mengenai bahaya radikalisme. Mereka juga membutuhkan lingkungan sekolah dan keluarga yang mampu memberikan perhatian serta pendampingan,” katanya.

I. Wayan juga meminta kepala sekolah dan guru memperhatikan perubahan perilaku peserta didik. Jika terdapat perubahan perilaku yang signifikan, sering tidak masuk sekolah tanpa alasan jelas, atau terdapat informasi mengenai keterlibatan siswa dalam kelompok yang belum diketahui aktivitas maupun latar belakangnya, sekolah diminta segera berkomunikasi dengan keluarga dan melakukan pendampingan.

Masyarakat juga diingatkan tidak ikut menyebarluaskan konten yang mengandung ujaran kebencian, provokasi maupun sentimen SARA. “Jangan ikut menyebarkan konten kebencian. Semakin luas konten itu disebarkan, semakin besar pula dampak ketakutan dan kebencian yang ditimbulkan. Masyarakat harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial,” katanya.

Ia menekankan, pencegahan radikalisme bukan hanya tanggung jawab Polri dan Densus 88. “Penanganan radikalisme bukan hanya tugas Polri atau Densus 88. Ini adalah tanggung jawab bersama. Negara membutuhkan peran keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi dan seluruh elemen bangsa untuk membangun benteng pencegahan,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua FKUB Maluku, Prof. Dr. Abdullah Latuapo, mengatakan tokoh agama memiliki posisi strategis dalam mencegah berkembangnya pemahaman intoleran dan radikal di tengah masyarakat. Ia menyebut FKUB Maluku terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan Kepolisian serta Densus 88 dalam menghadapi penyebaran paham radikal dan perilaku intoleransi.

Menurutnya, apabila terdapat pemahaman yang mulai menjauhkan seseorang dari nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat, kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian. “Apabila terdapat pemahaman yang menganggap penghormatan terhadap simbol negara atau nilai-nilai Pancasila sebagai sesuatu yang keliru, maka hal tersebut harus menjadi perhatian serius. Pendekatan yang dilakukan harus tetap mengedepankan dialog dan pembinaan,” katanya.

Prof. Abdullah menilai Maluku memiliki modal sosial berupa nilai persaudaraan yang diwariskan secara turun-temurun. “Persatuan dan kesatuan sangat penting. Keamanan dan kedamaian merupakan kebutuhan bersama. Jika Maluku aman dan masyarakat hidup dalam harmoni, maka seluruh aktivitas sosial, ekonomi dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,” katanya.

Akademisi FISIP Universitas Pattimura, Said Lestaluhu, menilai ancaman radikalisme di ruang digital harus dipandang serius karena berpotensi memengaruhi pola pikir generasi muda. Derasnya arus informasi membuat anak-anak dan remaja mudah mengakses konten kekerasan, intoleransi maupun propaganda yang mengatasnamakan agama, suku dan ras.

“Ancaman di ruang digital saat ini sangat serius. Apabila tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat memberikan dampak terhadap cara berpikir generasi muda,” ujar Said.

Ia mendorong penguatan sinergi antara Polri, dunia pendidikan, keluarga dan masyarakat.

Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu sampai persoalan berkembang. “Jangan sampai kita hanya menjadi pemadam kebakaran, baru bertindak ketika masalah sudah terjadi dan berkembang,” ujarnya.

Said menambahkan, sekolah harus menjadi salah satu benteng utama dengan membangun kemampuan berpikir kritis pada peserta didik agar tidak mudah terpengaruh narasi negatif di media sosial.

Sementara itu, Kepala Bidang Perempuan dan Anak FKPT Maluku, Dr. Renny H. Nendissa, mengatakan pencegahan radikalisme, khususnya terhadap perempuan dan generasi muda, membutuhkan pendekatan yang tepat dan humanis. Menurutnya, FKPT dan Polri memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun sistem pencegahan terorisme berbasis masyarakat.

“Generasi muda tidak boleh didekati dengan cara yang membuat mereka merasa diawasi atau dicurigai sebagai calon pelaku. Kita harus menggunakan pendekatan yang tepat, narasi yang tepat dan kegiatan yang positif,” katanya.

Ia mendorong pendekatan kreatif seperti kegiatan bercerita, menulis surat dan aktivitas positif lainnya untuk membangun kedekatan dengan generasi muda. “Yang terpenting adalah membangun ruang dialog serta melibatkan seluruh unsur masyarakat agar anak-anak muda memiliki lingkungan yang sehat dan positif,” ujarnya.