Perkuat Fiskal Daerah, Pemko Subulussalam Incar Alokasi TKD Pusat

RRI.CO.ID, Subulussalam - Pemerintah Kota Subulussalam terus menempuh berbagai langkah strategis demi memperkuat kemampuan keuangan daerah. Upaya ini diwujudkan dengan memperjuangkan peningkatan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Langkah diplomasi anggaran tersebut direalisasikan melalui audiensi langsung dengan Komisi XI DPR RI serta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Kamis 27 Agustus 2026.

Delegasi Kota Subulussalam dipimpin langsung oleh Wali Kota M. Raayid Bancin, yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Asrul Asani, Kepala Bappeda Fitri, serta Kabid BPKD Kota Subulussalam Sari Mula.

Dalam pertemuan tersebut, rombongan Pemko Subulussalam diterima oleh jajaran Komisi XI DPR RI, termasuk Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Haekal, untuk memaparkan kondisi fiskal daerah secara mendalam.

Audiensi ini menjadi instrumen penting bagi Pemko Subulussalam untuk membuka peluang penambahan alokasi TKD melalui berbagai skema, mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant, DAU Specific Grant, hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Langkah agresif ini diambil mengingat struktur APBD Kota Subulussalam masih memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan dari pusat.

Saat ini, porsi penerimaan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat tercatat cukup dominan, yakni hampir menyentuh angka 80 persen dari total penerimaan daerah.

Atas dasar kondisi tersebut, Pemko Subulussalam mendesak agar formula pembagian DAU dapat dikaji dan dihitung ulang dengan memperhatikan karakteristik serta kebutuhan riil masyarakat di daerah.

Wali Kota M. Raayid Bancin menegaskan bahwa perjuangan memperbesar porsi TKD ini tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi politik, tetapi juga didukung oleh kesiapan data teknis yang valid.

"Perjuangan peningkatan TKD ini harus diperkuat dengan kesiapan data yang akurat dan mutakhir agar kondisi objektif Kota Subulussalam tergambar jelas dalam kalkulasi penetapan alokasi transfer pusat," ujar M. Raayid Bancin.

Selain jalur teknis administratif ke Kementerian Keuangan, pendekatan politik juga terus dibangun bersama jajaran anggota DPR RI guna mengawal aspirasi daerah agar mendapat respon positif dari pembuat kebijakan.

Pemko Subulussalam berharap ikhtiar lintas lembaga ini membuahkan hasil nyata berupa tambahan alokasi TKD, sehingga daerah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk mendanai pembangunan serta mengoptimalkan pelayanan publik.