ICMI Subulussalam Setuju Gabung Provinsi Baru jika Ibu Kota di Subulussalam

RRI.CO.ID, Subulussalam - Wacana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali memicu perdebatan di Kota Subulussalam. Ketua ICMI Orda Subulussalam, Khalidin Umar Barat, menegaskan sikap Subulussalam siap bergabung asalkan ibu kota provinsi baru ditempatkan di Subulussalam.

Pernyataan itu disampaikan Khalidin menyikapi hasil diskusi Komunitas Persaudaraan Barat Selatan Aceh (PBSA) di Gampong Lamcot, beberapa hari lalu yang menolak bergabungnya Subulussalam dan Aceh Singkil ke dalam cikal bakal Provinsi ALA.

Menurut Khalidin, arah masa depan Subulussalam tidak boleh dilihat dari sekadar nama provinsi, melainkan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat, posisi strategis daerah, dan percepatan pembangunan.

"Dalam pandangan kami, Kota Subulussalam pada prinsipnya terbuka untuk bergabung, baik ke ALA maupun ABAS, apabila ibu kotanya berada di Kota Subulussalam," kata Khalidin, Rabu 16 September 2026.

Ia menekankan, jika ibu kota provinsi baru tidak berada di Subulussalam, maka pihaknya memilih tetap berada di bawah Provinsi Aceh.

Khalidin menilai, Subulussalam memiliki nilai strategis sebagai penghubung Aceh barat-selatan dengan wilayah tengah dan tenggara, serta jalur regional yang menghubungkan Aceh dengan Sumatera Utara.

Dokumen tata ruang Kota Subulussalam juga memposisikan kota ini sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa.

"Jangan sampai Subulussalam hanya diposisikan sebagai daerah yang ikut bergabung, tetapi tidak mendapatkan posisi strategis dalam struktur pemerintahan provinsi yang baru," ujarnya.

Karena itu, ia menilai pembahasan ALA maupun ABAS harus dilakukan terbuka dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat Subulussalam sendiri.

Dari sisi geografis dan konektivitas, Subulussalam berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan memiliki hubungan ekonomi serta mobilitas yang kuat dengan Aceh Singkil dan kawasan barat-selatan lainnya.

Menurutnya, keunggulan tersebut membuat Subulussalam layak diperhitungkan sebagai kandidat ibu kota provinsi baru jika gagasan tersebut kembali dibahas di pemerintah pusat dan DPR RI.

"Yang terpenting bukan sekadar ALA atau ABAS. Yang terpenting adalah bagaimana masa depan Subulussalam dan masyarakatnya," ujar Khalidin.

Ia berharap perdebatan soal ALA dan ABAS tidak berkembang menjadi pertentangan antardaerah dan harus dijawab melalui kajian akademis, data, serta dialog terbuka.