DPR Siap Kawal Tuntut Kesejahteraan Buruh di Aceh Singkil

RRI.CO.ID, Singkil - Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, berjanji dan berkomitmen siap mengawal memperjuangkan hak - hak seluruh buruh di Kabupaten Aceh Singkil, untuk kesejahteraan.

Penegasan tersebut diungkapkan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil didampingi Ketus Komis IV, H. Amaliun dan dr. Desra di hadapan ratusan buruh, Senin, 4 Mei 2026.

"Apa yang menjadi tuntutan para buruh ini, akan kami kawal hingga nantinya direalisasikan melalui Dinas terkait,"ujar Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun.

Sebab menyangkut dengan hak - hak para buruh terutama yang berkaitan kesejahteraan, sebelumnya tegas Amaliun, DPR juga sudah menyuarakan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi.

Dengan harapan agar seluruh hak - hak para buruh ini tidak dikesampingkan, hingga harus membuat para buruh tersebut turun ke jalan menyampaikan keluh kesah mereka.

Selanjutnya dalam kesempatan tersebut, H. Amaliun juga meminta secara tegas Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait agar segera merealisasikan apa yang menjadi keluhan para buruh itu sendiri.

"Kami juga meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait jangan hanya omong - omong aja, nanti harus ditindaklanjuti,"tegas H. Amaliun di hadapan Plt. Sekda H. Edy Widodo mewakili Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil.

Seperti diketahui melalui aksi yang di gelar di halaman Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin, 4 Mei 2026 kemarin, ratusan buruh di daerah itu menyampaikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Daerah.

Antara lain permohonan buruh kepada Pemerintah Daera membentuk dewan pengupahan, guna menyusun dan merancang lahirnya upah minimum Kabupaten (UMK).

Terlihat para massa dari buruh menyampaikan aspirasi mereka terkait kesejahteraan buruh, foto :RRI/Salihin Barus

Kemudian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) diharapkan agar lebih proaktif, untuk menyelesaikan sejumlah persoalan - persoalan yang dihadapkan dengan para buruh.

Selanjutnya, para buruh meminta Pemerintah segera membentuk Satgas PHK dan kedepan di Aceh Singkil juga terbentuk lembaga kerja sama (LKS) tripaptrit. Serta pemerintah daerah, diharapkan menyediakan anggaran kegiatan Mey Day 2025 - 2026.