RRI.CO.ID, Subulussalam - Ratusan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Subulussalam (ABKS) memadati Lapangan Beringin untuk menggelar aksi damai Jumat 1 Mei 2026. Momentum ini menjadi peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) perdana yang dilakukan secara kolektif oleh gabungan serikat buruh di wilayah tersebut.

Aliansi ini merupakan kekuatan gabungan dari tiga organisasi besar, yakni PC FSPMI yang dipimpin Ridho PS, DPC Serikat Pekerja Nasional di bawah arahan Amran Syahputra Berutu, serta DPC F-SPTI yang diketuai Rahman Manik. Ketiganya bersatu membawa keresahan pekerja lokal ke hadapan publik.

Dalam aksi tersebut, massa melakukan audiensi langsung dengan Wali Kota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin, yang didampingi sejumlah pejabat daerah. Pertemuan ini menjadi ruang bagi buruh untuk menyampaikan kondisi riil di lapangan, terutama terkait lemahnya pengawasan terhadap hak-hak normatif pekerja di perusahaan.

Ketua ABKS, Teguh Nurcahya, menyampaikan bahwa pergerakan ini murni untuk menuntut kesejahteraan yang berkeadilan. Ia menekankan bahwa kehadiran negara sangat dibutuhkan dalam memitigasi pelanggaran yang kerap dilakukan oleh pihak pemberi kerja di daerah tersebut.

Sepuluh tuntutan utama diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Kota. Adapun poin-poin desakan para buruh meliputi:

• Sahkan UU Ketenagakerjaan baru sesuai putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023.
• Hapus sistem outsourcing dan tolak upah murah (Hostum).
• Ratifikasi Konvensi ILO 190 mengenai penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
• Reformasi pajak dengan menghapuskan pajak pada THR dan JHT buruh.
• Lawan praktik korupsi dan segera sahkan RUU Perampasan Aset.
• Implementasi jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh tanpa diskriminasi.
• Pemberian sanksi tegas bagi perusahaan di Subulussalam yang melanggar aturan.
• Mendesak pembentukan LKS Tripartit Kota Subulussalam.
• Mendesak pembentukan Dewan Pengupahan di Kota Subulussalam.
• Mendesak KCP BPJS Ketenagakerjaan segera membayar JKP bagi 6 karyawan PT Bumi Daya Abadi yang terkena PHK.

Poin mengenai Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) menjadi isu yang paling hangat dibicarakan. Hal ini dipicu oleh nasib enam orang mantan karyawan PT Bumi Daya Abadi yang hingga kini belum menerima hak jaminannya pasca-pemutusan hubungan kerja.

Sekretaris ABKS, Aristo Hulu, menambahkan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi semangat para pekerja yang hadir. Ia berharap peringatan Mayday tahun ini menjadi titik balik bagi perbaikan regulasi ketenagakerjaan di tingkat lokal, khususnya dalam fungsi pengawasan dinas terkait.

Meskipun berjalan lancar, aksi ini menyisakan kekecewaan bagi pihak buruh karena ketidakhadiran anggota DPRK Subulussalam. Padahal, peran legislatif dinilai sangat vital dalam mengawal regulasi pembentukan Dewan Pengupahan dan LKS Tripartit yang mereka tuntut.

Wali Kota Haji Rasyid Bancin menerima langsung berkas tuntutan tersebut dan mendengarkan aspirasi para buruh. Kehadiran pimpinan daerah di tengah massa aksi memberikan sedikit angin segar bagi keberlanjutan komunikasi antara pekerja dan pemerintah.

Pihak keamanan dari Polres Subulussalam tampak berjaga di lokasi untuk memastikan situasi tetap terkendali. Kerja sama antara koordinator aksi dan kepolisian membuat rangkaian acara, mulai dari orasi hingga penyerahan tuntutan, berlangsung tanpa adanya kericuhan.

Aksi ditutup dengan komitmen aliansi untuk terus mengawal sepuluh poin tuntutan tersebut hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Buruh berharap pemerintah tidak hanya mendengarkan secara seremonial, tetapi benar-benar bertindak tegas terhadap perusahaan yang nakal.

"Kami sangat kecewa anggota DPRK tidak berkenan hadir, terutama Ketua Komisi B yang membidangi ketenagakerjaan. Padahal di awal sudah terkonfirmasi akan hadir untuk menyaksikan aspirasi kami secara langsung," ujar salah satu perwakilan buruh saat mengevaluasi jalannya aksi.