RRI.CO.ID, Yogyakarta - Sebuah inisiatif menarik muncul dari sebuah pertemuan yang dilakukan DPRD Kota Yogyakarta dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengembangan pariwisata bukan sekadar angka kunjungan suatu wilayah, namun juga sebuah pengelolaan presepsi, kualitas, dan kolaborasi lintas sektor, hingga lintas daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kota Yogyakarta, Sinarbiyat Nurjanat mengatakan, pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berkembang dengan hadirnya destinasi-destinasi baru terutama di sisi timur atau Kabupaten Gunungkidul, baik perbukitan yang disulap menjadi sebuah resto, maupun kawasan pantai. Hanya saja, pengembangan ini masih dirasa belum cukup mendongkrak wisatawan mancanegara.

Sinar menyebutkan, di DIY khususnya Kota Yogyakarta saat ini wisatawan masih di dominasi wisatawan nusantara. Sedangkan untuk wisatawan mancanegara masih tergolong kecil.

"Jadi mungkin juga salah satu faktornya di Yogyakarta itu intensitas demo itu sangat tinggi dan demo itu selalu justru malah di pusat pariwisata kita ya di kawasan Malioboro, dan itu juga justru menjadi berita menarik bagi teman-teman media. Ini salah satu kemungkinan, tapi ya saya kira perlu dikaji lebih dalam," katanya, saat kunjungannya di kantor Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rabu, 4 Februari 2026.

Dari diskusi tersebut, Sinar juga mendorong Yogyakarta lebih peduli tentang pentingnya peran media maupun influencer internasional dalam mendukung pengembangan pariwisata  yang saat ini dilakukan di sektor pariwisata NTB.

"Fokus kami tentunya karena kita sama sama daerah wisata, kami juga pengin bertukar pikiran dalam rangka untuk bagaimana memperkuat peran media dan juga kami pimpinan DPRD dan juga sekretariat DPRD dalam rangka untuk meningkatkan pariwisata di Kota Yogyakarta," ujarnya.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, Achmad Nur Aulia dalam paparannya menyampaikan, pembentukan tim dalam pengembangan pariwisata berkualitas menjadi langkah utama. Hal ini, sejalan dengan RPJMN, NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) diletakkan menjadi suatu kawasan super hub pariwisata dan ekonomi kreatif nusantara bertaraf internasional. 

"Kami saat ini lagi penyusunan branding karena branding-branding sebelumnya masih terpisah, dan sekarang kita coba menyusun bersama dua provinsi lainnya untuk mencapai kesepakatan dan harus bisa diterima oleh semua stakeholder, baik dari akademisi, pelaku atau pemerhati pariwisata, dan dari teman-teman media karena ini perlu. Karena branding ini ee sederhana namun impact-nya itu bisa besar," katanya.

Achmad menilai, pariwisata bagi NTB adalah industri 'persepsi', sehingga wisatawan tidak bisa dipaksakan. Persepsi ini juga sangat dipengaruhi baik dari segi kenyamanan termasuk keamanan.

"Jadi, kita juga belajar dari salah satu mungkin saya katakan terbaik provinsi, mohon maaf, hampir jika saya bisa katakan media itu sangat mewarnai satu saya Bali lah kita. Bisa dikatakan tidak ada demo-demo yang terinformasikan, karena polanya dia enggak ada demo-demo tapi kalau misalnya penolakan dia tinggal pasang spanduk tim daripada pemerintah akan datang memenuhi," katanya.

Upaya mewujudkan pariwisata berkualitas ini terus dilakukan, sesuai dengan data terakhir bahwa kunjungan wisatawan khususnya yang mancanegara itu 63  di Indonesia mendaratnya melalui pintu masuk bandara Ngurah Rai. Hal ini tentunya menjadi sebuah potensi yang perlu dikembangkan sebagai bagian daripada dulu namanya Sunda Kecil, Bali, NTB, dan NTT.

Menurut Achmad, ada empat dimensi dalam pengembangan pariwisata disesuaikan dengan daerahnya yaitu berkaitan dengan kelembagaan, tata kelola, regulasi, kolaborasi, destinasinya, atraksi, SDM, lingkungan, dan industrinya sendiri. Dan yang terakhir berkaitan berkaitan dengan pemasaran dan promosi.

"Kami saat ini lagi penyusunan branding karena branding-branding sebelumnya masih terpisah. Dan sekarang kita ee coba menyusun bersama tiga provinsi lainnya, dua provinsi lainnya. Ini yang kita sudah punya opsi-opsi yang tadi masih perlu kesepakatan karena kalau branding ini harus bisa diterima oleh semua stakeholder.