RRI.CO.ID, Yogyakarta - Pakar Keamanan Internasional UMY, Zain Maulana mendorong pemerintah, untuk merumuskan arah kebijakan pertahanan dengan mempertimbangkan posisi Indonesia. Terutama di tengah dinamika geopolitik regional dan global.
Zain menilai, untuk saat ini ancaman konflik bersenjata secara langsung terhadap Indonesia masih relatif rendah. Namun sebaliknya, dampak ekonomi dari ketidakstabilan global, cenderung lebih cepat dirasakan masyarakat luas.
”Konflik di berbagai kawasan memberi tekanan terhadap dunia, tetapi dampak ekonominya justru paling cepat dirasakan Indonesia,” katanya, Minggu, 26 Juli 2026. ”Maka, penguatan ketahanan ekonomi harus jadi prioritas pemerintah.”
Menurut Zain, Indonesia selama ini mengedepankan langkah-langkah diplomasi dan kerja sama dengan berbagai negara. Sehingga peluang terjadinya konflik bersenjata secara langsung dengan negara lain, relatif sangat kecil.
Dalam kondisi fiskal yang menghadapi tekanan, pemerintah pun tidak perlu terburu-buru menambah belanja persenjataan yang belum mendesak. Dan di sisi lain, efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan.
Penghematan dapat diarahkan pada pembelian alutsista yang belum menjadi kebutuhan prioritas. Sementara investasi jangka panjang dalam riset, teknologi, sumber daya manusia, dan kemandirian industri pertahanan tetap perlu dijaga.
Alokasi awal DIPA Kementerian Pertahanan dan TNI pada 2026 tercatat sebesar Rp187,1 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal di Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, serta di lingkup tiga matra TNI.
”Hal yang perlu ditelusuri setelah kebijakan itu dijalankan adalah program apa saja yang dikurangi atau dihentikan,” ujarnya. ”Dari situ, baru dapat dianalisis secara lebih akurat.”
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....