RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Politik UMY Profesor Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, mendorong pengawasan ketat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab, tingginya biaya politik berisiko mempengaruhi tata kelola anggaran daerah.

Selain itu, Profesor Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi juga menyebut faktor karakter dan integritas individu menjadi penentu. Hal itu menjadi penentu penggunaan anggaran daerah, dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau justru disalahgunakan.

”Sistem anggaran memang penting, tetapi yang menjalankan sistem adalah manusia,” katanya, Jumat, 24 Juli 2026. ”Ketika integritas tidak menjadi landasan, berbagai mekanisme pencegahan yang sudah dibangun tetap dapat diselewengkan.”

Meski saat ini, penerapan transparansi dan sistem pemerintahan berbasis digital memberi fondasi penting bagi tata kelola pemerintah daerah. Hal itu tetap tidak cukup, jika tidak diikuti penegakan hukum yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

Maka, Profesor Ridho mendorong pemerintah, untuk memanfaatkan momentum pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik. Yaitu mendesain mekanisme kampanye, agar tidak lagi bergantung pada dana yang besar.

Selain itu, pengawasan terhadap keuangan partai politik serta proses rekrutmen penyelenggara pemilu juga harus diperkuat. Sehingga, pelaksanaan pesta demokrasi baik pemilu nasional maupun pilkada berlangsung independen dan akuntabel.

”Selama biaya politik masih tinggi, potensi korupsi kepala daerah akan selalu menjadi ancaman,” katanya. ”Ada potensi kerusakan pada tata kelola pemerintahan daerah.”