RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pemerintah memastikan, telah memperluas program uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos), yang menjangkau 43 kabupaten dan kota. Total sasaran dari program tersebut, sebanyak 12,5 juta keluarga penerima manfaat.

Pakar Ilmu Pemerintahan UMY, Profesor Ulung Pribadi menyebut potensi risiko politisasi saat penyaluran bansos. Meski ia menilai, digitalisasi dapat mengurangi ruang penyalahgunaan, dibandingkan saat menggunakan sistem penyaluran secara manual.

”Celah manipulasi tetap ada, misalkan berpindah dari pembagian bantuan ke tahap pengusulan nama,” ucapnya, melalui pernyataan tertulis, Kamis, 23 Juli 2026. ”Kemudian pada proses verifikasi, atau perubahan status penerima.”

Celah penyalahgunaan hanya bergeser, bukan hilang sepenuhnya. Ia menekankan setiap perubahan data penerima harus memiliki jejak audit yang dapat diperiksa lembaga pengawas, juga statistik penerima bantuan perlu diumumkan terbuka.

”Hingga ke tingkat daerah, tanpa harus membuka data pribadi milik warga,” katanya. ”Namun jangan sampai digitalisasi menciptakan kemiskinan baru, karena tidak semua warga miskin memilliki telepon pintar, hingga rekening bank.”

Maka, ia meminta pemerintah tetap menyediakan layanan tatap muka bagi warga yang belum siap secara digital. Layanan tersebut, mencakup mobil pelayanan keliling, serta pendampingan khusus bagi wilayah pedesaan serta komunitas rentan.

Profesor Ulung juga berharap, indikator keberhasilan program ini jangan sekadar jumlah warga yang masuk sistem. Penurunan biaya yang ditanggung warga dan kecepatan koreksi kesalahan data, juga harus jadi indikator penting.