Pemerintah Perlu Perbaiki Tata Kelola Program Prioritas Nasional

RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pakar Kelembagaan Pemerintahan UMY, Dr. Isnaini Mualidin mendorong Presiden Prabowo Subianto memperbaiki tata kelola sejumlah program prioritas. Baik itu Makan Bergizi Gratis (MBG), maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

”Sebetulnya program prioritas nasional punya tujuan baik,” katanya secara tertulis, Senin, 22 Juni 2026. ”Tetapi fakta di lapangan menghadapi berbagai tantangan di tahap implementasinya.”

Maka saat ini, munculnya gelombang aksi mahasiswa di berbagai daerah belakangan ini, menjadi respon dari berbagai persoalan dalam program prioritas nasional. Misalkan pada program MBG, yang disoroti adalah pengelolaan anggaran.

Di saat pemerintah berupaya meningkatkan kualitas gizi anak perlu didukung, namun tetap harus mempertimbangkan keseimbangan alokasi anggaran. Sehingga dalam prakteknya, tidak mengurangi efektivitas program strategis lainnya.

Selain aspek anggaran, Isnaini juga menyoroti persoalan kelembagaan dalam program MBG. Muncul potensi tumpang tindih kewenangan antara lembaga baru, dengan institusi yang selama ini punya fungsi di bidang pendidikan maupun kesehatan.

Menurutnya, tata kelola pemerintahan yang baik membutuhkan pembagian peran dan tugas yang jelas. Sehingga, implementasi kebijakan, tidak menimbulkan kebingungan maupun inefisiensi di lapangan.

”Ketika banyak lembaga terlibat tanpa pembagian kewenangan yang jelas, implementasi kebijakan terhambat,” ucapnya. ”Di samping itu, sangat minim pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan, terkait pelaksanaan program.”