RRI.CO.ID, Yogyakarta – Pemerintah diminta tidak buru-buru menghapus prodi di perguruan tinggi. Dosen Pendidikan Bahasa Inggris UMY, Endro Dwi Hatmoko justru meminta kementerian terkait, agar melakukan kajian mendalam, sebelum menganggap suatu prodi tidak relevan.

Ia lebih sepakat, jika dilakukan evaluasi terhadap prodi, agar lebih selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan dunia kerja. Namun, jangan sampai penghapusan prodi, hanya didasarkan pada tingkat serapan lulusan di pasar kerja.

”Perguruan tinggi, tidak boleh direduksi hanya menjadi pabrik tenaga kerja,” katanya secara tertulis, Minggu, 3 Mei 2026. ”Perguruan tinggi memiliki mandat yang lebih luas, yakni mengembangkan ilmu pengetahuan, membangun nalar kritis, serta menjaga nilai kemanusiaan dan kebudayaan.

Sehingga, pendekatan kebijakan tidak dapat semata-mata berbasis logika ekonomi. Lebih baik, pemerintah melakukan audit relevansi prodi secara menyeluruh, agar proses ini dapat dilanjutkan dengan desain ulang kurikulum, penguatan profil lulusan, serta integrasi kompetensi baru sesuai kebutuhan.

Selain itu, kolaborasi dengan dunia industri dan pelaksanaan tracer study yang komprehensif juga dinilai penting, untuk memastikan relevansi lulusan. Penutupan prodi seharusnya menjadi opsi terakhir, setelah berbagai upaya perbaikan dilakukan.

Ia mengibaratkan wacana penghapusan prodi seperti memperbaiki rumah. Sehingga, jangan terburu-buru merobohkan rumah jika yang bermasalah adalah tata ruangnya, karena yang lebih utama adalah pentingnya pendekatan berbasis keilmuan dalam pengambilan kebijakan pendidikan.

”Seperti melalui metode analisis kebutuhan dan juga melakukan analisis lingkungan,” ujarnya. ”Perubahan dalam dunia pendidikan tinggi, harus tetap memperhatikan stabilitas sistem dan keberlanjutan pengembangan akademik.”